Bhayangkara News : News
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 21 November 2026

Kapolsek Selemadeg Dampingi Wakapolres Tabanan Gelar Minggu Kasih di Pura Luhur Srijong


Tabanan – Kapolsek Selemadeg Kompol I Made Subadi, S.H., mendampingi Wakapolres Tabanan Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat utama Polres Tabanan melaksanakan kegiatan Minggu Kasih di Pura Luhur Srijong, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Minggu (22/11/2026) mulai pukul 08.30 WITA. Kegiatan yang dihadiri sekitar 50 peserta dari unsur kepolisian, Perbekel Desa Antap, Bendesa Adat Batulumbang, serta mangku dan pengempon pura tersebut diawali dengan persembahyangan bersama, penyerahan enam paket sembako kepada mangku dan warga, serta dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif guna menyerap aspirasi maupun keluhan masyarakat terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).


Dalam sesi dialog tersebut, pihak Kepolisian mengajak warga untuk bijak menyikapi informasi agar terhindar dari berita hoaks serta aktif melapor melalui layanan Call Center Polri 110 apabila menemukan gangguan keamanan. Sementara itu, Bendesa Adat Batulumbang menyampaikan masukan terkait perlunya peningkatan patroli pada jam rawan untuk mengantisipasi pencurian kotak sesari, uang kepeng, maupun benda sakral (pratima), serta keluhan kemacetan di jalur utama Jawa–Bali saat berlangsungnya upacara keagamaan di Pura Luhur Srijong.


Seijin Kapolres Tabanan, AKBP I Putu Bayu Pati., S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Selemadeg, Kompol I Made Subadi, S.H., menegaskan bahwa, Kamis akan segera menindaklanjuti dengan mengintensifkan patroli preventif di sekitar area pura pada jam rawan serta memperkuat penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas setiap kali digelar upacara keagamaan. Kami juga berkomitmen terus bersinergi bersama pengurus pura, bendesa adat, dan pecalang demi menjaga keamanan kawasan suci serta kelancaran arus kendaraan di jalur nasional wilayah Kecamatan Selemadeg.


(Humas Polsek Selemadeg)

Antisipasi Gangguan Kamtibmas Polsek Penebel Patroli Subuh


Tabanan - Minggu 22 November 2026,  03.00 wita sampai 05.00 wita Guna tetap mewujudkan sitkamtibmas di wilayah hukum Polsek Penebel agar tetap kondusif, Perwira Pengawas Polsek Penebel Ipda I Made Suarthana memimpin personil piket fungsi melaksanakan patroli Subuh. 


Seperti halnya kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini personil Gabungan piket fungsi Polsek Penebel melaksanakan Kegiatan Rutin menyasar tempat-tempat seperti, Perbankan, tempat ibadah Pertokoan maupun tempat keramaian yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas sebagai upaya mencegah niat bagi para pelaku kejahatan maupun mencegah terjadinya tindak kriminalitas. 


Seijin Kapolres Tabanan AKBP I PUTU BAYU PATI, S.I.K., M.H., Kapolsek Penebel AKP I Nyoman Arnaya S.H.,M.H mengungkapkan Patroli tersebut dilaksanakan untuk dapat mewujudkan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Penebel agar tetap aman dan kondusif.

Salam Polisi, Polisi bersama masyarakat.


(Humas Polsek Penebel)

Kapolsek Kediri Pimpin Pelaksanaan KRYD Dengan Sasaran Kejahatan Jalanan


Tabanan -  Dalam mencegah dan meniadakan segala bentuk kejahatan seperti Curat, Curas dan Curanmor serta Kejahatan Jalanan guna ciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.


Sabtu tanggal 21 Nopember 2026, pukul  21.30 wita  s/d  23.30 wita, personil polsek Kediri  dipimpin Kapolsek Kediri Kompol Putu Budiawan Didampingi Waka Polsek, Pawas dan piket fungsi bersinergi dengan Koramil 1619-04 Kediri melaksanakan Kegiatan Patroli Rutin Yang Ditingkatkan ( KRYD ) dengan patroli dialogis ditempat-tempat rawan kejahatan jalanan, pelanggaran dan Kriminalitas (Perbankan, Tempat Keramaian/Pasar, Pertokoan dan Obyek Vital, Spbu) di wilayah Hukum Polsek Kediri.


Disaat patroli personil selalu dialogis memberikan himbauan Kamtibmas kepada warga masyarakat untuk selalu ikut serta dalam menjaga keamanan di lingkungan tempat  kerja/ tinggal masing-masing

dan juga mengingatkan warga masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap lingkungan sekitar guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta juga menghimbau masyarakat apabila ada permasalahan dan kejadian bisa menghubungi pelayanan polri melalui call center 110 polri sehingga lebih cepat mendapatkan penanganan.


Seijin Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati,  S.I.K.,M.H., Sesuai penekanan Kapolsek Kediri Kompol Putu Budiawan  "agar piket fungsi yang langsung dipimpin Pawas melaksanakan patroli pada obyek vital, pusat keramaian seperti pasar/ pertokoan dan ATM/ perbankan dan SPBU dalam menciptakan rasa aman sehingga seluruh 

masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari merasa aman.


Warga masyarakat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Polri yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman kepada kita semua.


(Humas Polsek Kediri)

Polres Tabanan Ungkap Kasus Peredaran Sabu di Selemadeg Pelaku Diamankan dengan Tujuh Paket Sabu


Tabanan -  Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tabanan kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya. Dalam pengungkapan yang berlangsung pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 15.20 Wita tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial C.L. alias AA (34) di sebuah kamar kos nomor 4, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Pengungkapan ini berawal dari hasil pengembangan penangkapan dua orang perempuan yang sebelumnya diduga membeli sabu dari pria tersebut.


Berbekal informasi dan keterangan dari kedua perempuan tersebut, anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tabanan kemudian mendatangi kamar kos yang ditempati C.L. Saat dilakukan penggeledahan badan dan barang milik terduga pelaku dengan disaksikan dua orang saksi masyarakat setempat, petugas menemukan tujuh paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Barang tersebut ditemukan di saku celana pendek dan di dalam tas selempang warna hitam milik terduga pelaku.


Dari hasil penggeledahan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa satu buah bong atau alat isap sabu, pipet plastik, pisau kater, gunting kecil, serta satu unit telepon genggam. Total tujuh paket sabu yang diamankan memiliki berat keseluruhan 1,46 gram bruto atau 0,97 gram netto. Di hadapan petugas, C.L. alias AA mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya dan mengaku pernah menjual sabu kepada dua perempuan yang sebelumnya diamankan petugas.


Seizin Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba Polres Tabanan  AKP I Ketut Ananta, S.H., mengatakan" Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Tabanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Satresnarkoba Polres Tabanan akan melaksanakan pemeriksaan barang bukti ke Laboratorium Forensik serta melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polres Tabanan dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan menjaga masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.


Humas Polres Tabanan

Kepala Bran: Reforma Agraria Sejati Harus Menyejahterakan Petani, Nelayan, Dan Warga Kota


YOGYAKARTA, 21 November 2026 – Reforma Agraria Sejati harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani yang membutuhkan kepastian hak dan dukungan produksi, nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam, hingga warga perkotaan yang membutuhkan perumahan layak dan akses terhadap sumber penghidupan.


Untuk mewujudkannya, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar penyelesaian konflik, penataan tanah, perlindungan hak masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi berjalan secara terpadu.


Hal tersebut disampaikan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bertema “Jati Diri dan Tantangan BRAN dalam Mewujudkan Reforma Agraria Sejati”, Sabtu (21/11/2026).


“Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, Reforma Agraria Sejati harus kita jalankan secara menyeluruh. Bukan hanya menyangkut tanah pertanian dan masyarakat perdesaan, tetapi juga kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, kawasan hutan, kebutuhan perumahan, hingga ruang hidup masyarakat perkotaan. BRAN harus mengorkestrasi kementerian dan lembaga agar kepastian hak dan pemberdayaan ekonomi benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujar Dedi.


Petani Membutuhkan Kepastian Hak dan Dukungan Ekonomi


Dalam paparannya, Kepala BRAN mencontohkan persoalan masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, yang menurut informasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah bermukim lebih dari 20 tahun, tetapi masih menghadapi ketidakpastian pengakuan hak atas tanah.


Dedi menjelaskan bahwa perbedaan pendekatan antara sektor kehutanan dan pertanahan harus diselaraskan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.


“Kemarin pada saat kami ke Kementerian Kehutanan, mereka menyampaikan bahwa SK Biru itu belum diakui kepemilikannya oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN melihat dari perspektif bahwa pengakuan hak tanah masyarakat itu harus dibuktikan oleh sertifikat,” jelasnya.


Menurut Dedi, persoalan tersebut memerlukan pembahasan bersama agar perbedaan kebijakan antarsektor tidak menghambat pemenuhan hak masyarakat.


Namun, kepastian hak bukanlah tujuan akhir. Petani juga membutuhkan dukungan nyata agar tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan.


“Termasuk hak mereka untuk mendapat fasilitas pemberdayaan, bibit, pupuk, alsintan, sampai dengan off-taker. Di situ akan terbangun ekosistem, dari mulai hulu sampai ke hilir,” kata Dedi.


Ia menegaskan bahwa BRAN perlu mendorong evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pemberdayaan.


“Setelah nanti kita berikan hak, kita evaluasi mungkin selama setahun, sudah berjalan atau belum. Hambatannya di mana? Tahun berikutnya juga seperti itu,” ujarnya.


Dalam konteks tersebut, BRAN mendorong keterpaduan antara penataan aset, penataan akses, dan penguatan ekonomi masyarakat, termasuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional.


Nelayan dan Masyarakat Pesisir Harus Mendapat Perlindungan


Kepala BRAN juga menyoroti persoalan agraria di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa yang berkaitan dengan penataan kawasan, penguasaan tanah, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.


Dalam diskusi tersebut, Dedi menyampaikan informasi mengenai sekitar 14.000 hektare kawasan yang dilepaskan dari sektor kehutanan untuk kepentingan penataan Pantura. Sementara itu, laporan KPA mengindikasikan persoalan agraria yang mencakup sekitar 18.000 hektare.


Menurutnya, informasi tersebut perlu diverifikasi bersama kementerian terkait dan organisasi masyarakat sipil agar keputusan didasarkan pada fakta objektif di lapangan.


“BRAN harus melihat bagaimana fakta objektif yang kita temukan di lapangan,” tegasnya.


Dedi juga menekankan bahwa setiap langkah penyelesaian persoalan agraria harus memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak.


“Keberpihakan BRAN adalah keberpihakan kepada rakyat. Harus ada solusi-solusi yang terbaik,” ujarnya.


Dalam konteks wilayah pesisir, pendekatan reforma agraria perlu memperhatikan akses nelayan terhadap sumber penghidupan, perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi mereka.


Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan perlindungan hak masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.


Warga Kota Membutuhkan Perumahan Dekat Sumber Penghidupan


Selain kawasan pertanian dan pesisir, Kepala BRAN menegaskan bahwa persoalan agraria perkotaan juga membutuhkan perhatian serius.


Dedi mencontohkan konflik pemanfaatan tanah yang melibatkan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan yang belum memperoleh penyelesaian menyeluruh.


Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kegiatan ekonomi perkotaan.


“Padahal pemerintah menargetkan tiga juta rumah untuk kepentingan masyarakat. Kalau perumahan-perumahan semuanya kita dorong di pinggiran, masyarakat juga akan jauh dari tempat kerja,” jelas Dedi.


Karena itu, penyediaan perumahan perlu mempertimbangkan bukan hanya ketersediaan lahan, tetapi juga akses transportasi, kedekatan dengan tempat kerja, serta kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupannya.


“Jadi konflik yang ada di perkotaan juga, kebutuhannya adalah untuk perumahan bagi masyarakat,” tambahnya.


Melalui koordinasi dengan kementerian yang menangani perumahan, pertanahan, serta pengelolaan aset negara, BRAN mendorong penyelesaian persoalan agraria perkotaan yang mempertimbangkan kepastian hukum dan kebutuhan nyata masyarakat.


BRAN Mengorkestrasi Kebijakan, Bukan Menggantikan Kewenangan Kementerian


Kepala BRAN menegaskan bahwa kompleksitas persoalan agraria membutuhkan kerja bersama berbagai kementerian dan lembaga.


Persoalan di kawasan hutan memerlukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN. Pemberdayaan petani membutuhkan dukungan Kementerian Pertanian. Perlindungan masyarakat pesisir melibatkan sektor terkait, sedangkan penyelesaian persoalan perumahan perkotaan membutuhkan keterpaduan kebijakan pertanahan, perumahan, dan pengelolaan aset negara.


Dalam kerangka tersebut, BRAN berperan mengorkestrasi kebijakan agar setiap kementerian dan lembaga dapat menjalankan kewenangannya secara selaras, dengan tujuan bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat.


Dedi menekankan bahwa kesinambungan pelaksanaan reforma agraria juga membutuhkan kelembagaan yang kuat.


Menanggapi penafsiran yang sebelumnya menempatkan BRAN sebagai lembaga sementara atau ad hoc, ia menyampaikan pandangannya terhadap mandat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.


“Saya tidak membaca satu pasal pun yang menyebutkan bahwa BRAN ini lembaga ad hoc. BRAN ini cukup kuat, satu lembaga, langsung di bawah Presiden. Tugas, fungsi, dan kewenangan kami juga sangat jelas,” tegasnya.


Menurutnya, reforma agraria tidak cukup berhenti pada penyelesaian konflik atau pemberian pengakuan hak. Negara juga perlu memastikan pemberdayaan masyarakat, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi manfaat secara berkelanjutan.


Diskusi UGM Memperkuat Sinergi Reforma Agraria Nasional


Diskusi publik Fakultas Hukum UGM mempertemukan unsur pemerintah, DPR RI, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan pelaksanaan reforma agraria nasional.


Forum tersebut menghadirkan Guru Besar Hukum Agraria UGM Prof. Dr. Maria Sri Wulan Sumardjono, Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Bob Hasan, Ketua Dewan Nasional KPA Dewi Kartika, peneliti Agrarian Resource Center Dianto Bachriadi, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Ida Nurlinda.


Diskusi juga melibatkan unsur Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.


Kepala BRAN menyampaikan apresiasi kepada para guru besar, akademisi, legislator, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2026.


Ia berharap forum akademis seperti ini dapat memperkaya perspektif kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dan dukungan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati.


Reforma Agraria Sejati Diukur dari Kesejahteraan Rakyat


Kepala BRAN menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria merupakan bagian dari amanat Pancasila Sila Kelima dan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


Sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2026 dan visi Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita, BRAN mendorong pelaksanaan reforma agraria yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh.


Bagi petani, reforma agraria harus membuka akses terhadap tanah, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Bagi nelayan dan masyarakat pesisir, reforma agraria harus memperhatikan perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan mata pencaharian. Bagi warga perkotaan, reforma agraria harus turut menjawab kebutuhan perumahan layak, kepastian hak, dan akses terhadap sumber penghidupan.


Keberhasilan Reforma Agraria Sejati bukan semata-mata diukur dari luas tanah yang ditata atau jumlah konflik yang diselesaikan, melainkan dari meningkatnya kepastian hak, produktivitas, kualitas kehidupan, dan kesejahteraan rakyat.


Melalui orkestrasi lintas sektor yang berkelanjutan, BRAN berupaya memastikan pelaksanaan reforma agraria tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi kebijakan nasional yang terintegrasi, berpihak pada rakyat, dan memberikan hasil nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia. :::

Poliran, Upaya Polri Membantu Masyarakat Mengakses Lapangan Pekerjaan


JAKARTA – Polri terus memperkuat program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan. Program ini memprioritaskan masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyandang disabilitas melalui pendataan, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi penempatan kerja bersama dunia usaha.


Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program POLIRAN di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026), menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan ketenagakerjaan.


“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar Kapolri.


Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin menjelaskan, sesuai arahan Kapolri, pelaksanaan POLIRAN saat ini difokuskan pada masyarakat terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).


“Bapak Kapolri mempunyai arahan kepada kami, fokuskan dulu kepada Poliran untuk pengangguran terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Kami coba mendata masyarakat yang terdampak PHK, seperti di Banten terdapat sekitar 1.000 orang,” ungkap Rudy.


Ia menjelaskan, Polri mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk mendata pencari kerja sekaligus mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya, mereka difasilitasi untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.


“Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan keahlian dari para pengangguran di desa. Setelah itu, Bhabinkamtibmas membawa mereka ke BLK atau LPK yang ada di kabupaten/kota, serta menginformasikan kepada para pengusaha yang membuka lowongan bahwa para pencari kerja ini memiliki keahlian A, B, dan C,” jelasnya.


Dalam pelaksanaannya, Polri juga berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai pihak terkait. Dinas Tenaga Kerja turut menyiapkan 50 ribu tempat pelatihan vokasi bagi korban PHK untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri.


Selain memfasilitasi penempatan kerja, Polri memastikan proses perekrutan berlangsung tanpa praktik percaloan maupun pungutan liar. Pendataan pencari kerja yang telah tersalurkan juga dikelola melalui dashboard untuk memantau perkembangan dan keberlanjutan pekerjaan mereka.


Rudy turut mengajak dunia usaha memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuannya.


“Kami mendorong agar penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami akan mendorong para pengusaha dengan sekuat-kuatnya sehingga penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.


Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyambut positif program tersebut. Menurutnya, POLIRAN merupakan bentuk kolaborasi yang dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program serta peningkatan keterampilan agar tenaga kerja mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.


Polri memastikan pelaksanaan POLIRAN akan terus dievaluasi melalui pendataan jumlah pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya terlihat dari penyelenggaraan kegiatan dan jumlah peserta, tetapi juga dari penempatan kerja serta keberlanjutan pekerjaan yang diperoleh masyarakat.


“Parameter keberhasilan POLIRAN tentu pertama bagaimana angka pengangguran bisa menurun. Kedua, bagaimana suatu daerah mampu mengelola dan menyediakan lowongan pekerjaan yang melampaui jumlah pencari kerja. Kami akan mengevaluasi kegiatan masing-masing Polda dan melihat berapa jumlah yang sudah berhasil terserap melalui POLIRAN,” pungkas Rudy. ::::

Penyegaran Organisasi Polri, Sejumlah Kapolda dan Wakapolda Berganti


JAKARTA – Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 704 personel sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta penguatan pelaksanaan tugas kepolisian. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026 dan diumumkan pada Minggu (22/11/2026).


Dalam mutasi tersebut, sejumlah perwira tinggi mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Irjen Pol Alfred Papare mendapat penugasan sebagai Kapolda Papua, Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY, serta Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.


Selain itu, sejumlah pejabat juga mendapat penugasan sebagai Wakapolda di berbagai wilayah. Di antaranya Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY, Brigjen Pol Donny Adityawarman sebagai Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, serta Kombes Pol Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.


Mutasi juga mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri. Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono mendapat penugasan sebagai Kadivkum Polri, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Wakale mdiklat Polri, serta Brigjen Pol Dwi Agus Prianto sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.


Selain jabatan tersebut, mutasi juga mencakup sejumlah posisi Kapolres dan jabatan lainnya di lingkungan Polri. Penempatan personel dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kapasitas institusi dalam menjawab tantangan tugas kepolisian.


Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Proses penempatan personel dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.


“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).


Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya serta berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing.


“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. :::

Bhabinkamtibmas Desa Lebih Bersama Babinsa dan Pecalang Amankan Upacara Melasti


GIANYAR – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Bhabinkamtibmas Desa Lebih Polsek Gianyar, Aiptu I Made Sudiarta, bersama Babinsa Desa Lebih Serka I Wayan Suama dan pecalang Desa Adat Kesian melaksanakan pengamanan Upacara Melasti di Pura Panti Bendesa Manik Mas, Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Minggu (21/11/2026).


Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 05.00 hingga 08.20 Wita tersebut diikuti sekitar 300 pemedek atau masyarakat yang mengikuti prosesi Melasti. Kehadiran aparat keamanan bersama pecalang merupakan bentuk sinergitas dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan keagamaan.


Dalam pelaksanaan pengamanan, Bhabinkamtibmas bersama Babinsa dan pecalang melakukan pemantauan situasi serta pengaturan arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui iring-iringan pemedek. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus memastikan seluruh rangkaian prosesi Melasti berjalan tertib dan lancar.


Kapolsek Gianyar Kompol I Made Adi Suryawan, S.H., M.M. menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan keagamaan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.


“Melalui sinergitas Bhabinkamtibmas, Babinsa dan pecalang, kami berupaya memastikan setiap kegiatan keagamaan masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersamaan serta menjunjung tinggi toleransi demi terpeliharanya situasi Kamtibmas yang kondusif,” ungkapnya.


Berkat koordinasi dan kerja sama seluruh unsur pengamanan, kegiatan Upacara Melasti di Pura Panti Bendesa Manik Mas berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Polsek Gianyar akan terus hadir di tengah masyarakat sebagai wujud pelayanan prima serta komitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. :::

Minggu Kasih di Gereja GPdI Shoshannim Kapolres Gianyar Ajak Jemaat Bersinergi Perangi Narkoba


GIANYAR – Dalam rangka mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Gianyar melaksanakan kegiatan Program Quick Wins Kapolri Minggu Kasih dan Satu Desa Satu Bhabinkamtibmas di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Shoshannim Pering, Jalan Permata Pering, Banjar Pinda, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Minggu (22/11/2026).


Kegiatan yang berlangsung pukul 10.10 hingga 11.32 WITA tersebut dihadiri langsung Kapolres Gianyar AKBP James I. S. Rajagukguk, S.I.K., M.H., didampingi sejumlah pejabat utama Polres Gianyar, Kapolsek Blahbatuh KOMPOL Luh Putu Sri Sumartini, S.H., M.H., serta Bhabinkamtibmas Desa Pering AIPTU I Made Sukartana. Kegiatan juga diikuti Ketua Gereja Deddy Martonang, pengurus, dan sekitar 25 jemaat.


Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan ibadah Minggu yang dipimpin Pendeta Erwin Maitimu, S.Pd., kemudian dilanjutkan dengan sambutan pengurus gereja dan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas oleh Kapolres Gianyar.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Gianyar memperkenalkan diri sebagai pejabat Kapolres yang baru sekaligus mengajak seluruh jemaat dan pengurus gereja untuk bersama-sama menjaga kerukunan antarumat beragama serta menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif di Kabupaten Gianyar.


Kapolres juga menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam membantu kepolisian mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ia menjelaskan bahwa Polres Gianyar telah melaksanakan pengecekan dan pendataan penghuni rumah kos sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.


Kapolres Gianyar AKBP James I. S. Rajagukguk, S.I.K., M.H. mengatakan:

"Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat, termasuk pengurus gereja dan jemaat, agar tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan, khususnya terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur, dan kerahasiaan identitas pemberi informasi akan kami jaga."


Selain itu, Kapolres turut mengingatkan masyarakat mengenai pelaksanaan Operasi Zebra Agung 2026. Ia mengimbau seluruh jemaat agar senantiasa mematuhi aturan berlalu lintas, menggunakan helm SNI, mengenakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta melengkapi surat-surat kendaraan.


"Operasi Zebra bukan semata-mata tentang penindakan, tetapi juga mengedepankan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kami berharap tumbuh budaya tertib berlalu lintas sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan di jalan raya," tegasnya.

Dalam pesan lainnya, Kapolres juga mengajak para orang tua untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan kepada anak-anak.


Menurutnya, setiap anak memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda sehingga tidak sepatutnya diberikan label negatif, melainkan harus terus diberikan motivasi agar tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab.


Sementara itu, Ketua Gereja GPdI Shoshannim Pering, Deddy Martonang, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kapolres Gianyar beserta jajaran. Pihaknya berharap kegiatan Minggu Kasih dapat terus dilaksanakan karena memberikan edukasi serta mempererat komunikasi dan sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat.


Melalui program Minggu Kasih ini, Polres Gianyar berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi yang harmonis, memperkuat toleransi antarumat beragama, serta mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi terwujudnya Kabupaten Gianyar yang aman, damai, dan kondusif.


Polri Bersama Masyarakat.

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done