Bhayangkara News : Nasional
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Senin, 16 November 2026

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Lanjutan pada 17 November 2026


JAKARTA – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026 di Mabes Polri, Jakarta.


Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan.


“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).


Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.


Sidang KKEP tersebut akan dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si. selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, S.I.K., M.H., IJP Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.


Atas dugaan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.


“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutup Trunoyudo. :::

Rabu, 11 November 2026

Kapolri Luncurkan POLIRAN, Perluas Lapangan Kerja dan Perintahkan Pemberantasan Calo Tenaga Kerja


Bandung - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai langkah konkret Polri membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


Program yang dilaksanakan melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri tersebut diluncurkan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026), melalui kegiatan bursa kerja atau job fair yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.


Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak dapat hanya melihat persoalan pengangguran sebagai masalah ekonomi. Tingginya angka pengangguran juga memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas kamtibmas.


“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.


Menurutnya, kehadiran POLIRAN merupakan bagian dari transformasi pendekatan kepolisian yang semakin mengedepankan pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan membuka akses terhadap pekerjaan, Polri berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi faktor kerawanan sosial.


Program tersebut sebelumnya dikembangkan Suyudi ketika menjabat Kapolda Banten. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, POLIRAN kini diperluas menjadi gerakan nasional yang melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah.


Kapolri menegaskan bahwa POLIRAN tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri hadir sebagai fasilitator yang mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.


Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.


Selain memperluas kesempatan kerja, Kapolri memberikan perhatian serius terhadap praktik percaloan dan pungutan liar yang selama ini menjadi salah satu hambatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan.


Suyudi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kerja melalui proses rekrutmen yang transparan, adil, dan bebas dari praktik ilegal.


“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Kapolri.


Ia meminta masyarakat yang menemukan praktik percaloan tenaga kerja, baik yang melibatkan pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan, segera melaporkannya kepada kepolisian.


Pengaduan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.


Kapolri juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.


"Penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan POLIRAN agar setiap kesempatan kerja yang dibuka benar-benar dapat diakses masyarakat tanpa harus menghadapi pungutan liar, intimidasi, maupun praktik perantara ilegal," ujarnya.


Melalui program ini, Polri berupaya membangun pendekatan pemeliharaan keamanan yang tidak hanya bertumpu pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang berpotensi menjadi sumber gangguan kamtibmas.


POLIRAN sekaligus menjadi implementasi semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, dengan menghadirkan kepolisian sebagai mitra yang membantu masyarakat mengatasi persoalan kehidupan sehari-hari melalui kolaborasi dan tindakan nyata.


Dengan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri melalui manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.


Peluncuran program ini dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.


Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Irjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho yang mewakili Menteri P2MI, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat.


Dari jajaran Polri, kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, dan Kadiv Propam Polri. 


Hadir pula unsur Forkopimda Jawa Barat serta perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, dan organisasi profesi pengamanan. :::

Selasa, 03 November 2026

HUT ke-75 Humas Polri, Kadivhumas Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Insan Pers dan Masyarakat

 


Jakarta – Divisi Humas Polri memperingati Hari Jadi ke-75 yang jatuh pada 30 Oktober 2026 dengan menggelar acara syukuran di Aula Lantai 9 Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).


Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran fungsi kehumasan dalam menjaga dan membangun citra serta reputasi Polri, sekaligus meneguhkan komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui semangat "Polri Bersama Masyarakat".


Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan bahwa peringatan HUT ke-75 Humas Polri bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan fungsi kehumasan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.


"Momentum Hari Jadi ke-75 Humas Polri ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meneguhkan fungsi Humas sebagai penjaga dan penguat citra serta reputasi Polri. Hal ini harus sejalan dengan semangat Polri Bersama Masyarakat," ujar Johnny.


Dalam kesempatan tersebut, Kadivhumas Polri juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas peran dan kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Secara khusus, Polri memberikan penghargaan kepada lima insan pers sebagai bentuk perhatian dan penghormatan atas keberanian serta dedikasi mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik.


Menurutnya, hubungan Polri dan media merupakan kemitraan strategis yang harus terus dijaga melalui keterbukaan informasi, profesionalisme, serta pemberitaan yang objektif berdasarkan fakta dan kebenaran.


"Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada rekan-rekan insan pers. Dedikasi dan keberanian dalam menjalankan tugas jurnalistik menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menyampaikan informasi secara objektif berdasarkan fakta yang ada di tengah masyarakat," ungkapnya.


Lebih lanjut, Johnny menyampaikan enam penekanan Kapolri dalam pelaksanaan tugas kehumasan. Salah satu penekanan utamanya adalah bahwa setiap personel Polri pada hakikatnya mengemban fungsi kehumasan, sehingga setiap sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan anggota harus mencerminkan nilai-nilai Polri Bersama Masyarakat.


"Setiap personel Polri adalah insan Humas. Karena itu, setiap pikiran, sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan anggota harus selaras dengan semangat Polri Bersama Masyarakat. Setiap interaksi dengan masyarakat harus mampu memberikan kesan yang baik dan menghadirkan manfaat," jelasnya.


Ia menambahkan, Polri juga harus senantiasa terbuka dalam menerima masukan, informasi, maupun kritik dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.


Dalam kegiatan tersebut, Johnny turut menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik, organisasi pers, serta seluruh jurnalis yang selama ini telah menjadi mitra strategis Polri.


"Kami berharap sinergi, solidaritas, dan kolaborasi antara Polri dengan seluruh insan pers dapat terus terjalin dengan baik. Polri sebagai organisasi besar harus selalu terbuka untuk mendengar masukan dan kritik sebagai bahan evaluasi agar kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tuturnya.


Ia berharap, peringatan HUT ke-75 Humas Polri semakin memperkuat semangat seluruh jajaran kehumasan untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga kepercayaan publik, serta membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif dengan masyarakat maupun insan pers.


"Melalui semangat Polri Bersama Masyarakat, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, mendengar aspirasi, dan menghadirkan komunikasi publik yang transparan serta bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. :::

Rabu, 28 Oktober 2026

NNCC Tiongkok Apresiasi Polri Ungkap Jaringan Narkotika Internasional di Aceh


JAKARTA – Komisi Nasional Pengendalian Narkotika Tiongkok (National Narcotics Control Commission/NNCC) mengapresiasi kerja sama penegakan hukum antara Indonesia, Tiongkok, dan Malaysia dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas negara. Kolaborasi tersebut membuahkan hasil berupa pengungkapan laboratorium gelap sabu di Aceh dengan barang bukti mencapai 1,2 ton dan penangkapan 11 tersangka di Indonesia.


Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal NNCC sekaligus Wakil Direktur Jenderal Biro Pengendalian Narkotika Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Lan Weihong, dalam pertemuan bilateral dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).


Lan Weihong menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif terhadap jaringan kejahatan yang diduga menyelundupkan narkotika cair dari kawasan Myanmar, Thailand, dan Laos untuk dikirim ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Informasi intelijen yang dikumpulkan kemudian dibagikan kepada otoritas Indonesia sebagai dasar penguatan kerja sama penegakan hukum.


“Pada bulan September tahun ini, NNCC Tiongkok sudah melaporkan informasi tersebut kepada BNN Indonesia dan kedua belah pihak menentukan melakukan kerja sama itu bisa bersama-sama memberantas tindak pidana narkotika lintas negara,” ujar Lan Weihong.


Ia menyebut, operasi yang dilakukan pada 21 Oktober 2026 berhasil mengungkap laboratorium gelap sabu di Aceh. Dalam pengungkapan tersebut, aparat Indonesia menyita 1,2 ton sabu dan menangkap 11 tersangka. Sementara itu, otoritas Tiongkok juga menangkap tujuh orang yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut di wilayah Tiongkok.


Lan Weihong menilai keberhasilan ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas negara dalam membongkar jaringan narkotika yang beroperasi melampaui batas yurisdiksi. Menurutnya, pertukaran informasi intelijen, penyelidikan profesional, dan koordinasi penegakan hukum menjadi faktor penting dalam mengungkap jaringan tersebut.


“Pihak Tiongkok, Indonesia, dan Malaysia dalam kasus kerja sama penegakan kasus ini, kita menunjukkan kapasitas penyelidikan yang sangat profesional, operasi gabungan yang kompak, pengambilan keputusan yang tegas, saling pengertian, dan juga akhirnya bisa mengungkapkan kasus ini dan mencapai hasil yang nyata dan luar biasa,” katanya.


Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Polri berkomitmen memperkuat kerja sama internasional untuk memberantas peredaran narkotika, termasuk membongkar jaringan yang berada di balik distribusi narkoba lintas negara. Menurutnya, keberhasilan pengungkapan di Aceh merupakan hasil kolaborasi berbagai lembaga penegak hukum dengan dukungan mitra internasional.


“Yang mana beberapa waktu lalu kita telah melakukan pengungkapan secara bersama antara Polri, BNN Republik Indonesia, Bea Cukai, dan juga tentunya atas dukungan besar dari NNCC,” ujar Kapolri.


Kapolri menambahkan, pengungkapan tersebut tidak menghentikan proses penyidikan. Polri masih mengembangkan perkara untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pendukung dan pendana, sekaligus mendalami kemungkinan keterkaitan dengan jaringan narkotika lainnya.


“Kami juga akan senantiasa mendukung Pemerintah Tiongkok dalam rangka mengungkap jaringan besarnya. Dan kami saat ini masih melakukan pengembangan terhadap kasus yang ada di Aceh ini terhadap para pendukung, para pendana, dan juga kaitan dengan jaringan yang satu lagi yang di Medan,” tegasnya.


Kapolri menekankan bahwa kolaborasi dengan mitra internasional akan terus ditingkatkan untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkotika yang memanfaatkan jalur lintas negara. Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat Indonesia dan kawasan Asia dari ancaman peredaran gelap narkotika.


“Kami sangat serius untuk melakukan upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Kolaborasi ini akan terus kita tingkatkan dalam rangka keamanan di Indonesia dan juga di beberapa wilayah yang ada di sekitar kawasan Asia,” tutup Kapolri.


Pertemuan bilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat pertukaran informasi serta kerja sama penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika. Sinergi dengan negara mitra diharapkan dapat membantu mengungkap jaringan secara menyeluruh, mulai dari pelaku lapangan hingga pihak yang diduga mendanai dan mengendalikan operasional sindikat. ::

Selasa, 27 Oktober 2026

Polri Ajak Masyarakat Jaga Persatuan, Demokrasi, dan Kamtibmas


JAKARTA – Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, merawat demokrasi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, penyampaian aspirasi secara damai, serta penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.


Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi harus disikapi secara dewasa tanpa mengabaikan hak orang lain maupun kepentingan bersama.


“Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Kami mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab, serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya agar seluruh aktivitas dapat berjalan dengan baik,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).


Ia menjelaskan, berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga kehidupan sosial, perlu berjalan dengan aman dan tertib. Karena itu, diperlukan sikap saling menghormati agar kebebasan menyampaikan pendapat dapat berjalan seiring dengan terjaganya ketertiban dan kenyamanan masyarakat.


Selain itu, Trunoyudo mengingatkan pentingnya menjaga ruang digital dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diimbau untuk memeriksa kebenaran dan konteks informasi sebelum membagikannya, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun memecah belah persatuan.


“Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana perbedaan tersebut disikapi dengan bijak, mengedepankan komunikasi, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Mari kita manfaatkan media sosial secara bertanggung jawab untuk menjaga persatuan,” jelasnya.


Menurut Trunoyudo, semangat persatuan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjaga ketertiban lingkungan, menghindari kekerasan, menghargai perbedaan, dan membangun kepedulian terhadap sesama. Kolaborasi antara Polri dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.


Polri, lanjutnya, akan terus mengedepankan pelayanan yang profesional, humanis, dan persuasif dalam menjalankan tugas. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tetap dihormati, sekaligus menjaga agar kepentingan masyarakat luas terlindungi.


“Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun bangsa, memperkuat persatuan, dan menjaga Indonesia tetap aman, damai, serta kondusif,” pungkasnya.


Melalui semangat Polri Bersama Masyarakat, Polri mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus merawat demokrasi, memperkuat toleransi, dan menjaga persatuan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. :::

Sabtu, 05 September 2026

Follow Up Pasien, Tim Kesehatan Korbrimob Pastikan Kondisi Warga Terdampak Gempa Terpantau

 


Manggarai, NTT — Tim Kesehatan Korbrimob terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan kondisi pasien secara berkala di Pos Kesehatan Barangkolong, Kecamatan Reo.


Pada Sabtu (5/9/2026) pukul 15.30 WITA, Tim Kesehatan Korbrimob yang dipimpin Iptu dr. David Yohan melaksanakan kegiatan follow up terhadap pasien yang sebelumnya telah mendapatkan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan Barangkolong.


Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan kondisi kesehatan pasien tetap terpantau sekaligus menentukan tindak lanjut medis yang diperlukan.


Pemantauan secara berkala menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan di tengah situasi pascabencana. Selain memberikan penanganan awal, tim kesehatan juga memastikan masyarakat memperoleh pendampingan sesuai dengan kondisi masing-masing.


Kehadiran Tim Kesehatan Korbrimob di Pos Kesehatan Barangkolong merupakan wujud komitmen dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat.


Melalui pelayanan yang berkelanjutan, Korbrimob berupaya hadir tidak hanya pada saat kondisi darurat, tetapi juga dalam setiap tahapan pemulihan kesehatan masyarakat terdampak gempa di wilayah Manggarai. :::

Polri Tindak Tegas Pelaku Karhutla, 113 Orang Jadi Tersangka

 


JAKARTA - Polri terus memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 4 September 2026, Polri telah menangani sebanyak 169 laporan polisi dengan luas areal terbakar mencapai 4.741,8915 hektare dan menetapkan 113 orang sebagai tersangka.


Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol. Pipit Subiyanto mengatakan, para tersangka yang telah ditetapkan hingga saat ini didominasi oleh perorangan yang melakukan pembakaran di lahan miliknya sendiri, antara lain dengan motif membuka lahan.


“Dari hasil penanganan perkara yang kami lakukan, tersangka sejauh ini didominasi perorangan. Mereka melakukan pembakaran di lahan yang berada di sekitar atau merupakan miliknya sendiri, salah satunya dengan motif untuk membuka lahan,” ujar Pipit dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).


Pipit menjelaskan, penanganan perkara dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan di masing-masing wilayah. Polda Riau menjadi wilayah dengan jumlah tersangka terbanyak, yakni 42 orang, disusul Polda Sumatera Selatan dan Polda Kalimantan Tengah masing-masing 20 orang. Selanjutnya Polda Kalimantan Timur 13 orang, Polda Jambi 8 orang, Polda Kalimantan Barat 7 orang, dan Polda Kalimantan Selatan 3 orang.


“Ini terus kami dalami. Apabila dalam proses penyelidikan maupun penyidikan ditemukan adanya keterlibatan korporasi, tentunya akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Pipit.


Sementara itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penegakan hukum merupakan bagian dari upaya Polri untuk mencegah karhutla sekaligus memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pembakaran secara melawan hukum.


“Polri tidak hanya melakukan pemadaman dan penanganan ketika terjadi kebakaran, tetapi juga memastikan aspek penegakan hukum berjalan. Setiap informasi dan temuan terkait dugaan tindak pidana karhutla akan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).


Trunoyudo menegaskan, Polri terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Penegakan hukum dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pembakaran hutan dan lahan.


“Penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak. Polri mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran,” tuturnya.


Berdasarkan data pada periode 1 Januari sampai 4 September 2026, dari 169 laporan polisi, sebanyak 55 perkara masih dalam tahap penyelidikan dan 79 perkara dalam tahap penyidikan. 


Dari keseluruhan penanganan tersebut, Polda Riau mencatat luas areal terbakar terbesar yakni 2.112,25 hektare, disusul Polda Kalimantan Barat 1.696,3 hektare dan Polda Lampung 637,4 hektare.


Polri memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus dilakukan sebagai bagian dari langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat. :::

Kamis, 03 September 2026

Kapolri: Bonus Demografi Jadi Momentum Siapkan Generasi Unggul Menuju Indonesia Emas 2045


Sukabumi – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengajak generasi muda memanfaatkan momentum bonus demografi dengan terus meningkatkan kualitas diri, pendidikan, keterampilan, dan karakter. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan pada Apel Kebangsaan Kemah Nasional Pramuka Persatuan Ummat Islam (PUI) 2026 di Selabintana Camping Ground, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026). 0309 - MEMBERIKAN SAMBUTAN PADA APEL KEBANGSAAN KEMAH NASIONAL PRAMUKA PUI 2026.pdf


Menurut Kapolri, bonus demografi menjadi peluang besar bagi Indonesia karena jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Momentum tersebut harus dipersiapkan dengan baik agar menjadi kekuatan untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan menuju negara maju.


“Momentum tersebut hanya terjadi satu kali di setiap negara. Manakala kita berhasil memanfaatkan momentum tersebut dengan meningkatkan kualitas SDM dan bekerja keras, maka kita yakin Indonesia akan memiliki lompatan untuk menjadi negara maju,” ujar Kapolri.


Karena itu, Kapolri menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda sejak dini. Menurutnya, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kualitas generasi penerus yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter, kedisiplinan, kepedulian, serta semangat persatuan dan kesatuan.


Dalam konteks tersebut, Kapolri menilai Gerakan Pramuka memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi unggul dan calon pemimpin masa depan. Berbagai pendidikan dan pelatihan dalam Pramuka membiasakan generasi muda untuk disiplin, mandiri, bergotong royong, bersosialisasi, serta memiliki kepedulian untuk membantu sesama.


Kapolri bahkan berbagi pengalamannya yang pernah menjadi anggota Pramuka sejak tingkat Siaga di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pengalaman tersebut membuat dirinya meyakini bahwa Pramuka merupakan salah satu wadah yang tepat bagi anak muda untuk mengembangkan potensi dan mempersiapkan masa depan.


“Saya yakin bahwa di hadapan saya ini adalah adik-adik pilihan yang sudah benar memilih Gerakan Pramuka sebagai salah satu wadah untuk mempersiapkan diri sebagai generasi-generasi penerus di masa yang akan datang,” katanya.


Di sisi lain, Kapolri mengingatkan bonus demografi juga dapat menjadi tantangan apabila generasi muda tidak dipersiapkan dengan baik. Berbagai pengaruh negatif seperti narkoba, judi online, tawuran, keterlibatan dalam geng, kejahatan, hingga penyebaran paham negatif melalui media sosial harus diwaspadai karena dapat merusak masa depan generasi muda.


Kapolri meminta perkembangan teknologi tidak dijauhi, melainkan dimanfaatkan secara bijak sebagai sarana meningkatkan kemampuan. Kehadiran smartphone, media sosial, kecerdasan buatan hingga berbagai platform digital telah membuka kesempatan yang semakin luas bagi generasi muda untuk memperoleh pengetahuan tanpa dibatasi ruang dan waktu.


Untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, Kapolri mengatakan pemerintah terus membuka akses pendidikan melalui berbagai program, di antaranya Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, sekolah transformasi, pendidikan jarak jauh, serta program LPDP. Polri juga turut berkontribusi melalui SMA Kemala Taruna Bhayangkara sebagai bagian dari upaya mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan.


Kapolri juga mengingatkan generasi muda bahwa kemajuan Indonesia membutuhkan persatuan di tengah keberagaman. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh berhenti sebatas hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.


Menurutnya, keberagaman suku, budaya, dan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia akan menjadi kekuatan besar apabila seluruh elemen bangsa mampu menjaganya dalam bingkai persatuan dan kesatuan.


“Kalian semua adalah calon-calon penerus, calon-calon pemimpin bangsa. Karena itu harus saling menjaga, saling merawat, dan terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Hanya dengan persatuan dan kesatuan Indonesia akan menjadi maju,” tegas Kapolri.


Selain mempersiapkan kemampuan diri, Kapolri mendorong anggota Pramuka untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Keterampilan yang diperoleh dalam Pramuka dapat diimplementasikan melalui keterlibatan dalam penanggulangan bencana, pelayanan masyarakat, membantu pengamanan kegiatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.


Kapolri juga mengajak Pramuka menjadi pelopor Gerakan ASRI—Aman, Sehat, Resik, dan Indah melalui berbagai kegiatan nyata seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah, dan menanam pohon.


Menutup sambutannya, Kapolri menegaskan Polri siap menjadi sahabat generasi muda dalam mengembangkan potensi dan meraih cita-cita. Ia berharap seluruh peserta Kemah Nasional Pramuka PUI terus mempersiapkan diri untuk mengambil peran dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan.


“Terus berkarya, terus kembangkan diri kalian, jadikan polisi sebagai sahabat kalian. Kami di kepolisian selalu siap mendukung dan mendorong agar adik-adik semua bisa mencapai dan meraih cita-cita,” pesan Kapolri.


Apel Kebangsaan Kemah Nasional Pramuka PUI 2026 diikuti 5.499 peserta, terdiri atas 3.957 anggota Pramuka serta perwakilan pelajar/OSIS, mahasiswa, pemuda PUI, guru, pengurus, dan berbagai unsur keluarga besar PUI. :::

Senin, 31 Agustus 2026

Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen Polri, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti


JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap 424 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolri yang diterbitkan pada 30 Agustus 2026, yakni ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026.


Dari keseluruhan personel yang dimutasi, sebanyak 344 personel mendapatkan promosi atau penempatan jabatan baru. Selain itu, terdapat personel yang menyelesaikan pendidikan, berangkat pendidikan, hingga memasuki masa pensiun.


Rotasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan. Perubahan jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, serta kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.


Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi dan karier personel Polri. Penempatan personel pada jabatan baru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.


“Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pada jabatan baru tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi,” kata Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).


Salah satu perubahan jabatan strategis terjadi pada posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops). Irjen Pol. Roycke Harry Langie, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara, dipercaya mengemban jabatan sebagai Astamaops Kapolri. Ia menggantikan Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran yang dimutasikan sebagai Pati Stamaops Polri dalam rangka pensiun.


Posisi Kapolda Sulawesi Utara selanjutnya diisi Brigjen Pol. Yudo Hermanto yang sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri.


Pergantian juga terjadi pada kepemimpinan Polda Papua Barat Daya. Brigjen Pol. Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau diangkat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Sementara Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat Daya mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.


Jabatan Wakapolda Riau selanjutnya diemban Brigjen Pol. Simson Zet Ringu yang sebelumnya menjabat Wakapolda Gorontalo. Sementara posisi Wakapolda Gorontalo dipercayakan kepada Kombes Pol. Dedy Suhartono yang sebelumnya bertugas di Korlantas Polri. Lalu, Brigjen Pol. D.I. Susetio Cahyadi dipercaya sebagai Wakapolda Maluku Utara Menggantikan Brigjen Pol. Stephen Maleachi Napiun yang kini dipercaya sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri


Di tingkat Mabes Polri, Irjen Pol. Jawari mendapat amanah sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) menggantikan Irjen Pol. Anwar yang dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri dalam rangka pensiun.


Perubahan juga terjadi pada posisi Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri. Irjen Pol. Ruslan Ependi dipercaya mengemban jabatan tersebut menggantikan Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak yang dimutasikan sebagai Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun.


Sementara itu, Kombes Pol. Ian Rizkian Milyardin mendapat penugasan sebagai Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri menggantikan Kombes Pol. Yudi Arkara Oktobera yang diangkat sebagai Karobinopsnal Baharkam Polri.


Rotasi juga mencakup penugasan di bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi personel. Sejumlah Pati dan Pamen mendapatkan penugasan untuk mengikuti maupun menyelesaikan pendidikan serta mengemban tugas sebagai Widyaiswara dan dosen di lingkungan Lemdiklat Polri.


Irjen Pol. Johnny menegaskan, seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas secara optimal.


“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang sudah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.


Ia menambahkan, penyegaran organisasi tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat organisasi Polri dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.


“Pada prinsipnya, seluruh proses mutasi ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat kepemimpinan, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tutupnya. :::

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done