Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” Versi Bahasa Inggris Hadir di WEF Swiss 2026

Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” Versi Bahasa Inggris Hadir di WEF Swiss 2026

Tatag Gianyar       Comment   

Jakarta – Buku Rasa Bhayangkara Nusantara karya bersama Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dan Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan resmi diperkenalkan di ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebagai bagian dari penguatan diplomasi Indonesia di panggung global.

Buku versi Bahasa Inggris ini memuat 80 menu pilihan khas Indonesia yang dikembangkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada komunitas internasional.

“Saya menyerahkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara versi Bahasa Inggris kepada Bapak Stefanus Ade Hadiwidjaja, Managing Director, Investment, Danantara Indonesia, untuk ditampilkan di Paviliun Indonesia pada WEF Davos 2026 sebagai bagian dari showcase diplomasi MBG dan khazanah rasa Nusantara,” ujar Dirgayuza Setiawan.

Sebelum diperkenalkan di Davos, buku yang dalam versi bahasa Inggris-nya berjudul “Taste Of Nusantara 80 Bhayangkara Menu For Indonesia’s Free Nutricious Meal’s Program” ini juga telah diserahkan kepada Duta Besar RI untuk Inggris, Desra Percaya, pada Selasa (20/1/2026) di London, sebagai langkah awal diplomasi kuliner dan ketahanan pangan Indonesia.

“Alhamdulillah, Mas Dirgayuza di tengah kesibukan lawatan bersama Presiden terus berikhtiar memperkenalkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara di tempat-tempat yang istimewa. Setelah sebelumnya diperkenalkan di Kedutaan Besar Indonesia di Inggris, kini buku versi Bahasa Inggris tersebut dapat diakses di WEF Davos, forum bergengsi dunia. Semoga buku ini menjadi media diplomasi Indonesia, sekaligus semakin mengenalkan keanekaragaman kuliner Nusantara serta program Astacita Presiden kepada dunia,” kata Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Jumat (23/1/2026).

Rasa Bhayangkara Nusantara bukan sekadar dokumentasi menu, melainkan catatan pengabdian Polri dalam mendukung MBG, mulai dari aktivitas dapur SPPG Polri sejak dini hari hingga distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat. Buku ini dipandang Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai simbol pendekatan baru membangun bangsa melalui perhatian nyata terhadap kesehatan dan gizi generasi masa depan.

Kehadiran buku ini di WEF Davos 2026 menegaskan komitmen Polri dalam mendukung diplomasi Presiden, memperkuat citra positif Indonesia, serta memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara di tingkat global. (*)

BPOM Apresiasi Standar Keamanan Pangan SPPG Polri, Makanan Diuji Setara Hidangan VIP

BPOM Apresiasi Standar Keamanan Pangan SPPG Polri, Makanan Diuji Setara Hidangan VIP

Tatag Gianyar       Comment   

Jakarta — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang.

Prof. Taruna menegaskan bahwa penilaian BPOM dilakukan secara objektif, termasuk menilai aspek kebersihan dan tahapan produksi makanan. “Saya melihat penilaian kami secara objektif. Kita saksikan secara objektif, dan teman-teman juga melihat kebersihannya,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat satu keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yakni adanya screening atau pengecekan terakhir sebelum makanan dibagikan. “Ada pengecekan kimiawinya, seperti arsen, formalin, dan sebagainya. Itu nilai plus,” jelas Prof. Taruna.

Lebih lanjut, ia menilai pengetesan makanan yang dilakukan SPPG Polri sebagai nilai tambah yang sangat signifikan. “Kelebihan yang kita temukan adalah adanya pengetesan makanan, meskipun pengetesan tersebut belum diwajibkan dalam standar kami,” katanya. Ia menjelaskan bahwa proses pengujian tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari tes kits, reagen, sampel, hingga tenaga ahli.

“Proses ini setara dengan pengetesan makanan untuk tamu VIP. Biasanya, jika presiden atau tamu VIP datang, makanan akan dites terlebih dahulu. Di sini, sebelum makanan sampai ke anak-anak sebagai penerima manfaat, makanan tersebut diuji layaknya makanan VIP. Anak-anak kita diperlakukan seperti VIP,” tutur Prof. Taruna.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Polri, Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. “kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala BPOM Republik Indonesia. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai arahan Kapolri, seluruh SPPG Polri diwajibkan menjalankan proses produksi makanan dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional serta prinsip tata kelola yang baik.

“Kami berharap kualitas makanan yang diproduksi oleh SPPG Polri di seluruh Indonesia memiliki kualitas terbaik, sehingga dapat meningkatkan asupan gizi dan kualitas hidup anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Irjen. Danang. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus bentuk sinergi seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo. (*)

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Anggota Polri

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Anggota Polri

Tatag Gianyar       Comment   

 

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutus perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 terkait permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut digelar pada Senin (19/1/2026) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi bersama delapan hakim konstitusi lainnya.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh dua pemohon, yakni Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, SH sebagai Pemohon I dan Zidane Azharian Kemalpasha sebagai Pemohon II. Para pemohon pada pokoknya mempersoalkan aturan mengenai penempatan anggota Polri pada jabatan ASN di luar institusi kepolisian tanpa kewajiban mengundurkan diri atau pensiun.

Dalam persidangan, pihak terkait dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diwakili oleh tim kuasa hukum Polri yang terdiri dari BJP Veris Septiansyah, KBP Dandy Ario Yustiawan, IPDA Brandon Ridle Julio Tumanduk, serta IPDA Jerico Rizaldi Silitonga.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak serta mempertimbangkan aspek hukum yang ada, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan menolak permohonan yang diajukan para pemohon.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sementara permohonan Pemohon I ditolak untuk seluruhnya.

Menanggapi putusan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam pengujian undang-undang.

“Polri menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.

Menurutnya, putusan MK ini juga memberikan kepastian hukum terkait mekanisme penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu di luar institusi kepolisian.

“Keputusan ini memberikan kepastian hukum sehingga komitmen Polri untuk dapat menjalankan tugas secara profesional, prosedural, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku” tambah Karo Penmas.

Sidang pembacaan putusan sendiri berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.50 WIB dengan tertib. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka ketentuan yang mengatur mengenai jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh anggota Polri tetap dinyatakan berlaku.

Putusan ini sekaligus mengakhiri proses uji materi yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terkait polemik rangkap jabatan anggota Polri di berbagai lembaga negara. (*)

Pascabencana, Brimob Polda Sumut Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga di Desa Sibuluan Nauli

Pascabencana, Brimob Polda Sumut Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga di Desa Sibuluan Nauli

Tatag Gianyar       Comment   

TAPANULI TENGAH — Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus hadir membantu masyarakat terdampak bencana. Pada Rabu (14/1/2026), Personel SAR Batalyon A Satuan Brimob Polda Sumut melaksanakan pendistribusian air bersih menggunakan peralatan water treatment di Desa Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kegiatan yang dipimpin Bripda Rafly Aditya Sugito tersebut dilakukan sebagai respons atas keterbatasan akses air bersih yang dialami warga pascabencana. Air bersih hasil pengolahan water treatment disalurkan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, dan keperluan sanitasi.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan salah satu prioritas Polri dalam penanganan dampak bencana di wilayah terdampak.

“Air bersih adalah kebutuhan vital masyarakat. Melalui pendistribusian ini, Polri berupaya membantu meringankan beban warga sekaligus mencegah munculnya masalah kesehatan akibat keterbatasan air layak konsumsi,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Ia menambahkan, penggunaan water treatment menjadi solusi cepat agar air baku dapat diolah menjadi air yang aman digunakan oleh masyarakat.

Pendistribusian air bersih melibatkan perangkat desa serta masyarakat setempat sebagai penerima manfaat. Personel Brimob mengolah air menggunakan perangkat water treatment milik satuan, kemudian menyalurkannya ke tempat-tempat penampungan yang telah disiapkan warga.

Selain mendistribusikan air, personel Brimob juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak serta tetap menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan bersama.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga selesai ini mendapat sambutan positif dari warga Desa Sibuluan Nauli. Kehadiran Brimob dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kondisi pascabencana.

Melalui kegiatan ini, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendukung pemulihan kehidupan warga, serta memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah. (*)

Kapolri Resmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi, Komitmen Tindaklanjuti Arahan Presiden

Kapolri Resmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi, Komitmen Tindaklanjuti Arahan Presiden

Tatag Gianyar       Comment   

Jateng - Kapolri Jenderal Listyo Sigit meresmikan secara langsung 19 jembatan merah putih presisi di Desa Cucukan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah (Jateng). Hal ini merupakan komitmen Polri dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. 

"Alhamdulillah hari ini saya ucapkan apresiasi kepada Bapak Kapolda Jateng dan jajarannya, yang bergerak cepat tindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden terkait dengan keprihatinan beliau melihat anak-anak yang sekolah terpaksa harus menyeberang atau memutar jauh," kata Sigit kepada awak media, Rabu (14/1/2026). 

Secara keseluruhan terdapat 63 jembatan yang dibangun oleh Polda Jateng yaitu 19 jembatan yang diresmikan hari ini, 15 jembatan dalam tahap proses pembangunan, empat jembatan dalam tahap persiapan dan 25 jembatan lainnya dalam tahap survei serta perencanaan.

"Alhamdulillah dari rencana 63 jembatan hari ini telah diresmikan 19 jembatan secara serentak dan sisanya saat ini sedang dalam proses baik percencanaan, maupun pembangunan," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menekankan, dalam proses pembangunannya, polisi bersinergi dengan warga setempat. Sehingga, terjalin hubungan yang baik antara personel Korps Bhayangkara dengan masyarakat. 

"Di dalam pengerjaan melibatkan langsung masyarakat di sekitar. Sehingga, kemudian terjalin interaksi baik yang kita harapkan hubungan Polri dengan masyarakat semakin baik, sesuai tagline kita Polri untuk masyarakat," ucap Sigit. 

Sampai dengan saat ini, Polri telah melakukan perbaikan dan pembangunan 178 unit jembatan dinseluruh Indonesia, dengan rincian 58 unit selesai dibangun, 32 unit dalam proses pembangunan, 6 unit jembatan Bailey dalam tahap pengiriman dan 82 unit dalam tahap perencanaan.

"Di samping itu 178 jembatan saat ini sudah terbangun namun yang paling besar di wilayah Polda Jateng," ucap Sigit. 

Dengan dibangunnya jembatan ini, Sigit berharap bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh anak sekolah, petani dan seluruh masyarakat. Kemudian, jalur penghubung ini juga bisa meningkatkan perekonomian wilayah setempat. 

"Mudah-mudaha  selain bisa membantu berangkat sekolah lebih cepat, kemudian petani ke sawah lebih cepat dan juga kegiatan masyarakat lain terbantu, harapan kita juga bisa membantu menambah atau menaikan pertumbuhan perekonomian desa," tutur Sigit.

Untuk diketahui, dalam hal ini, sebanyak 34 unit jembatan di antaranya dibangun di wilayah terdampak bencana dengan rincian 17 unit telah selesai, tiga unit masih dalam proses pembangunan, enam unit jembatan Bailey dalam tahap pengiriman, dan delapan unit dalam tahap perencanaan.

Pembangunan jembatan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam melaksanakan perintah Presiden RI untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mempermudah mobilitas masyarakat terutama anak-anak untuk dapat bersekolah dengan aman, mendukung aktivitas ekonomi, pemulihan infrastruktur, dan memperkuat akses antar-wilayah, khususnya di daerah yang membutuhkan infrastruktur penunjang. (*)

Bareskrim Polri Ungkap Jaringan Judi Online, Sita Aset Ratusan Miliar Rupiah

Bareskrim Polri Ungkap Jaringan Judi Online, Sita Aset Ratusan Miliar Rupiah

jejak digital       Comment   

 

Jakarta — Bareskrim Polri terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik perjudian online yang meresahkan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama jajaran berhasil menangani ratusan perkara judi online dengan nilai aset sitaan yang signifikan.

Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, S.I.K., M.M., mengungkapkan bahwa selama tahun 2025 pihaknya telah menangani 664 kasus tindak pidana siber, dengan 744 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, Polri berhasil menyita dan mengamankan uang serta aset senilai Rp286.256.178.904.

“Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan jajaran siber selama tahun 2025 telah menangani 664 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 744 orang. Sementara itu, uang dan aset yang berhasil kami sita nilainya mencapai Rp286,2 miliar,” ujar Irjen Nunung.

Selain penindakan, upaya pencegahan juga terus dilakukan. Menurutnya, Polri telah mengajukan pemblokiran terhadap 231.517 website judi online serta melaksanakan 1.764 kegiatan pre-emptive sebagai langkah pencegahan agar praktik judi online tidak semakin meluas di tengah masyarakat.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan pengungkapan terbaru bermula dari patroli siber yang menemukan 10 website perjudian online. Setelah dilakukan pendalaman, jumlah tersebut berkembang menjadi 21 website yang beroperasi secara nasional maupun internasional dengan berbagai jenis permainan, mulai dari slot, kasino, hingga judi bola.

“Website-website perjudian online ini dapat diakses baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, kami segera berkoordinasi dengan Komdigi untuk melakukan pemblokiran atau takedown guna mencegah perluasan akses,” jelas Brigjen Himawan.

Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan undercover deposit dan undercover player yang mengungkap adanya aliran dana dari 11 penyedia jasa pembayaran. Hasil pengembangan selanjutnya menemukan 17 perusahaan fiktif yang sengaja didirikan untuk memfasilitasi transaksi perjudian online, baik sebagai layering melalui QRIS maupun sebagai penampung utama dana hasil judi.

Dari pengungkapan jaringan tersebut, Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana sebesar Rp59.126.460.631. Tidak hanya itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum RI serta pihak perbankan untuk mengevaluasi dan memblokir seluruh rekening yang terafiliasi dengan perusahaan fiktif tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka dengan peran berbeda-beda serta satu orang DPO. Para tersangka diketahui mendirikan perusahaan fiktif menggunakan identitas dan dokumen palsu untuk membuka rekening bank yang kemudian digunakan sebagai merchant penyedia jasa pembayaran bagi 21 website judi online.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

“Penyidikan tidak berhenti sampai di sini dan masih terus kami kembangkan, khususnya terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi pembuatan dokumen perusahaan fiktif dalam praktik perjudian online,” tegas Brigjen Himawan.

Polri juga menegaskan bahwa penindakan judi online dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK, termasuk melalui mekanisme PERMA Nomor 1 Tahun 2013 sebagai instrumen hukum perampasan aset hasil kejahatan. Hingga konferensi pers ini digelar, total barang bukti yang telah ditetapkan pengadilan mencapai Rp96.777.177.881.

Bareskrim Polri memastikan akan terus memperkuat sinergi dengan PPATK, Komdigi, perbankan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam menekan praktik perjudian online melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan penegakan hukum secara tegas dan konsisten. (*)

Polri Hadir, Rakyat Bangkit Percepat Pemulihan Pascabanjir Bandang di Bireueun Aceh

Polri Hadir, Rakyat Bangkit Percepat Pemulihan Pascabanjir Bandang di Bireueun Aceh

Tatag Gianyar       Comment   

Bireuen — Polri terus bekerja keras melaksanakan berbagai kegiatan percepatan pemulihan Pasca Banji Bandang diberbagai wilayah Aceh.

Tak ketinggalan Polres Bireuen bersama Polsek jajaran melaksanakan Kegiatan gotong royong sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Kegiatan tersebut berlangsung di MAN 7 Bireuen, Desa Bugak Krueng, Kecamatan Jangka, Senin (5/1/2026).

Gotong royong dimulai sejak pagi hari dengan menyasar ruang kelas, halaman sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya yang terdampak lumpur dan material sisa banjir. Personel Polri bahu-membahu membersihkan lingkungan sekolah agar aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali berjalan normal.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kabag Ren Polres Bireuen, Kompol Hartana, S.Sos., selaku wakil koordinator, dan diikuti oleh personel Polres Bireuen serta Polsek jajaran. Kehadiran aparat kepolisian di tengah lingkungan pendidikan menjadi bentuk kepedulian nyata Polri terhadap pemulihan fasilitas publik pascabencana.

Kapolres Bireuen menegaskan bahwa kegiatan gotong royong tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Kami ingin memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang terdampak banjir dapat segera difungsikan kembali. Sekolah adalah tempat penting bagi masa depan generasi muda, sehingga pemulihannya menjadi prioritas kami,” ujar Kapolres Bireuen.

Ia menambahkan, kehadiran Polri tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup peran kemanusiaan dan sosial dalam membantu masyarakat bangkit dari bencana.

“Melalui kegiatan gotong royong ini, kami berharap dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat proses pemulihan, dan membangkitkan semangat warga khususnya di Kecamatan Jangka yang terdampak cukup serius akibat banjir bandang,” pungkasnya.

Aksi kemanusiaan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, serta menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam membantu pemulihan kehidupan sosial pascabencana. (*)

Polri Targetkan Bangun 569 Sumur Bor, 249 Titik Telah Terealisasi

Polri Targetkan Bangun 569 Sumur Bor, 249 Titik Telah Terealisasi

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Jakarta — Polri melalui Divisi Humas terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, salah satunya melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah. Hingga hari ini, pembangunan sumur bor direncanakan pada 569 titik di tiga provinsi, dengan 249 titik telah terealisasi, terdiri atas 236 titik aktif dan 13 titik masih dalam proses pembangunan.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana, khususnya terkait ketersediaan air bersih.

“Pembangunan sumur bor ini menjadi bagian dari langkah nyata Polri dalam membantu masyarakat terdampak bencana agar tetap memiliki akses terhadap air bersih. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.

Di Provinsi Aceh, dari rencana pembangunan 389 titik, sebanyak 171 titik telah terealisasi, dengan 167 titik berstatus aktif dan 4 titik masih dalam proses pembangunan. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan realisasi terbanyak, yakni 132 titik aktif, dari target khusus 300 titik sumur bor. Pembangunan lainnya tersebar di Kabupaten Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Barat, Pidie, Nagan Raya, dan Singkil.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, seluruh rencana pembangunan sebanyak 30 titik telah terealisasi dan seluruhnya berstatus aktif. Titik-titik tersebut berada di Kabupaten Langkat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, dari total rencana 150 titik, hingga kini 48 titik telah terealisasi, terdiri atas 39 titik aktif dan 9 titik masih dalam proses pembangunan. Pembangunan dilakukan di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang Panjang, Bukittinggi, dan Kota Solok.

Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri terus mendorong percepatan pembangunan di titik-titik yang masih berjalan melalui koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait.

“Diharapkan keberadaan sumur bor ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung proses pemulihan pascabencana,” pungkasnya. (*)

Kapolri Turun Langsung ke HI, Cek Pengamanan Tahun Baru hingga Sapa Masyarakat

Kapolri Turun Langsung ke HI, Cek Pengamanan Tahun Baru hingga Sapa Masyarakat

jejak digital       Comment   

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun langsung ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk mengecek langsung pengamanan personel kepolisian terkait dengan perayaan malam Tahun Baru 2026. 

Sigit langsung turun ke Bundaran HI yang merupakan salah satu titik pusat perayaan Tahun Baru 2026 yang dihadiri banyak masyarakat, khususnya Jakarta dan sekitarnya.  

Di lokasi tersebut, diselenggarakan doa bersama lintas agama, panggung hiburan, dan rangkaian kegiatan lainnya. Personel kepolisian sudah dikerahkan untuk menjamin rasa aman dan nyaman dari warga yang hendak merayakan pergantian tahun. 

Sigit mengecek pos pengamanan yang ada di sekitar HI. Ia juga melakukan pemeriksaan langsung kepada seluruh personel yang bertugas melakukan pengamanan serta pelayanan terhadap masyarakat. 

Tak hanya memastikan keamanan, Sigit juga menyapa dan menyalami langsung masyarakat yang sedang menanti detik-detik pergantian tahun dari 2025 ke 2026. Kehadiran Kapolri turun langsung di tengah masyarakat merupakan wujud komitmen Polri yang humanis dan tak berjarak dengan seluruh lapisan elemen masyarakat. 

Kemudian, Sigit pun membagikan sejumlah goodie bag untuk masyarakat. Masyarakat antusias menyambut kehadiran dari Sigit di Bundaran HI. Mereka berebut bersalaman hingga foto bersama. 

Sebelumnya, Sigit melakukan monitoring kegiatan pergantian malam Tahun Baru 2026 se-Indonesia secara virtual di Polda Metro Jaya. Ia ingin memastikan masyarakat mendapatkan pengamanan dan pelayanan optimal sebagaimana instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden, beliau ingin memastikan rangkaian kegiatan pengamanan dan pelayanan untuk pergantian tahun terlaksana dengan baik," kata Sigit di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (31/12/2025), malam. 

Sigit memaparkan, terkait pergantian tahun, ada beberapa kegiatan yang memang harus mendapatkan pengamanan dari kepolisian. Polri sejak awal berkomitmen menciptakan rasa aman dan memberikan pelayanan optimal untuk seluruh lapisan masyarakat.  

"Kemudian juga ada kegiatan ibadah di beberapa wilayah yang harus kita amankan pada saat acara pergantian akhir tahun. Di sisi lain juga ada kegiatan kunjungan ke tempat wisata termasuk pengumpulan masyarakat di beberapa wilayah terkait pelaksanaaan pergantian tahun, ini semua menjadi bagian kita jaga dan amankan," ujar Sigit. 

Dari hasil monitoringnya, Sigit menegaskan, sebagian besar masyarakat mematuhi imbauan dari Pemda setempat soal tidak merayakan dengan kembang api. Menurut Sigit, di beberapa titik dilaksanakan dengan kegiatan doa bersama, sebagai wujud empati kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam di Sumatera. 

"Secara umum sebagian besar masyarakat mematuhi tidak melaksanakan kegiatan, khususnya  Pemda terkait dengan penggunaan kembang api pada saat pergantian tahun. Dan banyak yang merayakan doa bersama. Tentunya ini bagian dari empati kita terhadap saudara kita yang ada di Sumatera," tegas Sigit.

Kapolri Ungkap Survei Kepercayaan Publik terhadap Polri Alami Tren Positif

Kapolri Ungkap Survei Kepercayaan Publik terhadap Polri Alami Tren Positif

Tatag Gianyar       Comment   

Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang terus meningkat.

“Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal ini ditunjukkan melalui survei kepercayaan publik terhadap Polri yang terus mengalami tren positif dan memperoleh pengakuan dari lembaga survei, baik internasional maupun nasional,” ujar Sigit.

Kapolri menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polri yang didukung partisipasi aktif masyarakat. Dukungan tersebut menjadi fondasi penting bagi Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat profesionalisme dan integritas institusi.

Menurut Sigit, tingginya kepercayaan publik merupakan modal strategis agar Polri terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ia juga menyoroti kondisi keamanan nasional yang dinilai cukup kondusif, di mana masyarakat merasa aman beraktivitas di berbagai situasi, termasuk pada malam hari.

“Ada hasil survei dari The Global Safety Report tahun 2025, Indonesia memperoleh skor 89 pada Law and Order Index, yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-19 dari 144 negara. Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap penegak hukum,” jelasnya.

Selain itu, pada indikator safe to walk alone at night, sebanyak 83 persen responden di Indonesia menyatakan merasa aman berjalan sendirian pada malam hari. Capaian tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-25 dari 144 negara yang disurvei.

Lebih lanjut, Sigit membeberkan hasil survei yang dirilis Litbang Kompas pada November 2025. Dalam survei tersebut, Polri menempati posisi tiga besar lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat.

“Bahkan dalam kategori lembaga penegak hukum, Polri menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya, dengan tingkat kepercayaan mencapai 78,2 persen. Capaian ini menjadi dukungan, motivasi, dan semangat bagi institusi serta seluruh personel untuk terus bekerja secara profesional dan akuntabel,” papar Sigit.

Ia menambahkan, tingginya kepercayaan publik tersebut sejalan dengan persepsi rasa aman masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Mayoritas responden mengaku merasa aman, sementara hanya sebagian kecil yang menyatakan sebaliknya.

“Sebanyak 84,1 persen responden percaya Polri mampu melindungi masyarakat di wilayahnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam menekan kriminalitas, menciptakan rasa aman, dan menjaga stabilitas sosial. Mayoritas masyarakat juga tidak merasa takut terhadap kehadiran aparat kepolisian, melainkan merasa lebih terlindungi,” pungkas Sigit. (*)

ETLE Dinilai Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli, Kakorlantas: Masyarakat Kian Tertib di Jalan

ETLE Dinilai Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli, Kakorlantas: Masyarakat Kian Tertib di Jalan

Tatag Gianyar       Comment   

Jakarta - Korlantas Polri menilai penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) atau tilang elektronik semakin efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat di jalan raya. Hal tersebut disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam rilis akhir tahun 2025 di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Irjen Agus mengungkapkan, sepanjang 2025 sekitar 95 persen penegakan hukum lalu lintas telah berbasis e-TLE, sementara 5 persen masih dilakukan melalui tilang langsung. Kebijakan ini, kata dia, merupakan bagian dari transformasi digital Polri di bidang lalu lintas.

“Di Polantas, kami lebih senang kalau kita lebih dekat dengan masyarakat dan bahkan kebijakan kami di penegakan hukum ditilang, atas izin Bapak Kapolri, 95 persen penegakan hukum menggunakan e-TLE. Jadi lompatan transformasi digital ini adalah lebih baik, 5 persen tilang,” kata Irjen Agus dalam paparannya.

Menurutnya, tilang elektronik dirancang untuk memutus ruang terjadinya praktik-praktik transaksional, seperti pungutan liar dan suap di lapangan. Dengan sistem berbasis teknologi, interaksi langsung antara petugas dan pelanggar dapat diminimalisir.

“Maka dari itu, berdasarkan evaluasi berkaitan dengan mengubah wajah Polri, Polantas yang deket dengan masyarakat, ini bagian dari upaya-upaya kami melayani masyarakat dan bahkan ada istilah senyum Polri dan senyum Polantas adalah marka utama. Jadi pendekatan humanis seperti yang menjadi arahan Bapak Kapolri, kita kedepankan,” ucapnya.

Irjen Agus juga menyoroti perubahan perilaku pengguna jalan setelah penerapan e-TLE diperluas. Ia menilai tingkat kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas mengalami peningkatan signifikan.

“E-TLE setelah kita revitalisasi, kita kedepankan 95 persen penegakan hukum dengan e-TLE, ternyata tingkat kepatuhan masyarakat cukup tinggi, biarpun jumlah e-TLE itu masih kecil, tapi kami bermimpi di 2026 mungkin bisa 5.000 e-TLE dan sampai saat ini baru ada sekitar 1.200 sekian,” ujarnya.

Ke depan, Korlantas Polri akan terus merevitalisasi dan memperluas jangkauan e-TLE sebagai instrumen utama penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi.

“Ini akan kami revitalisasi sehingga kami betul-betul penegakan hukum menggunakan teknologi ini adalah bagian dari menghilangkan transaksional, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran yang lain,” imbuh Irjen Agus.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat citra Polri sebagai institusi yang profesional, transparan, dan humanis dalam melayani masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas. (*)

Dukung Swasembada Pangan, Polri Tingkarkan Produksi Jagung Hingga 16 Juta Ton

Dukung Swasembada Pangan, Polri Tingkarkan Produksi Jagung Hingga 16 Juta Ton

Tatag Gianyar       Comment   

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat kontribusi signifikan dalam mendukung program nasional swasembada pangan melalui peningkatan produksi jagung sepanjang tahun 2025. Upaya tersebut berhasil mendorong produksi jagung nasional hingga menembus lebih dari 16 juta ton.

Capaian ini disampaikan As SDM Kapolri Irjen Anwar dalam Rilis Akhir Tahun 2025 yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Ia menjelaskan, Polri menargetkan produksi jagung sebesar 4 juta ton pada 2025 dengan mengoptimalkan lahan potensi seluas 1.378.608 hektare.

Anwar mengungkapkan, dari target awal satu juta hektare lahan, Polri berhasil memetakan dan memanfaatkan lahan potensi yang jauh lebih luas.

Keberhasilan ini berdampak langsung terhadap peningkatan produksi jagung nasional sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika dibandingkan data BPS Januari - Desember 2024 yang sebesar 15 juta ton lebih, pada tahun 2025 ini produksi jagung meningkat menjadi 16,5 juta ton lebih. Terdapat tambahan produksi sebesar 1.362.000 ton atau naik lebih dari 9 persen. Sehingga, pemerintah memutuskan tidak impor jagung," ujar Irjen Anwar.

Selain peningkatan produksi, Polri juga aktif mengawal target serapan jagung oleh Bulog. Hingga saat ini, dari target serapan sebesar 147.000 ton pada 2025, realisasi telah mencapai 63 persen. Angka tersebut bahkan disebut telah mencapai 150 persen bila dibandingkan dengan capaian serapan pada 2024.

"Kami optimis hingga akhir tahun target 147.000 ton tersebut dapat terselesaikan sepenuhnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Anwar memaparkan bahwa puncak produksi jagung terjadi pada kuartal II 2025 dengan capaian sebesar 1,89 juta ton. Namun, pada kuartal III dan IV terjadi penurunan produksi akibat sejumlah faktor.

"Kuartal III agak menurun yaitu 751.422 ton dan kuartal IV terdapat penurunan karena memang berbagai permasalahan seperti iklim, bencana di Sumatera, dan perlu adanya modernisasi peralatan produksi jagung. Karena, setelah kita komunikasi dengan Kementerian Pertanian saat ini baru dialokasikan untuk padi, sehingga mudah-mudahan 2026 modernisasi peralatan ditambahkan ke jagung," pungkasnya. (*)

Polri Groundbreaking 436 SPPG Serentak, Tegaskan Komitmen Dukung Program Gizi Nasional

Polri Groundbreaking 436 SPPG Serentak, Tegaskan Komitmen Dukung Program Gizi Nasional

jejak digital       Comment   

Jakarta - Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi melalui pelaksanaan groundbreaking 436 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya Program Makan Bergizi Gratis dalam rangka meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo pada acara groundbreaking SPPG di SPPG Polda Metro Jaya, Jakarta Barat(29/12/25) menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam pembangunan SPPG merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Kapolri untuk ikut berperan aktif menyukseskan program strategis nasional di bidang pemenuhan gizi.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bapak Kapolri dalam mendukung program Asta Cita Presiden melalui program makan bergizi gratis,” ujar Wakapolri kepada awak media.

Pelaksanaan groundbreaking serentak tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan pelayanan publik Polri di sektor pemenuhan gizi masyarakat.

“Hari ini, Polri melaksanakan groundbreaking sebanyak 436 unit SPPG secara serentak di seluruh Indonesia,” kata Wakapolri.

Dengan dimulainya pembangunan 436 unit baru tersebut, total SPPG Polri yang telah dan sedang dibangun secara nasional kini mencapai 1.147 unit.

“Dengan groundbreaking hari ini, total SPPG Polri yang dibangun mencapai 1.147 unit di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Dari total tersebut, 331 unit telah beroperasional, 135 unit dalam tahap persiapan operasional, 245 unit dalam tahap pembangunan, serta 436 unit baru saja memasuki tahap awal pembangunan. Seluruh SPPG Polri dirancang tidak hanya sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai instrumen kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan gizi yang aman, layak, dan berkelanjutan. (*)

Apel Pemberangkatan Personel ke Wilayah Bencana Sumatera, Perkuat Penanganan Pascabencana

Apel Pemberangkatan Personel ke Wilayah Bencana Sumatera, Perkuat Penanganan Pascabencana

jejak digital       Comment   

 

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo memimpin apel pemberangkatan personel Polri dalam rangka penanggulangan bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Apel tersebut digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri sebagai tindak lanjut perintah Kapolri untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sarana dan prasarana pendukung di wilayah terdampak bencana.

Dalam keterangannya kepada awak media, Wakapolri menegaskan bahwa apel pemberangkatan ini merupakan bagian dari rangkaian apel kesiapsiagaan nasional yang sebelumnya juga telah dilaksanakan oleh Kapolri.

“Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, hari ini Polri kembali melaksanakan apel kesiapsiagaan sekaligus apel pemberangkatan personel dalam rangka penanggulangan bencana alam. Ini merupakan komitmen Polri untuk selalu siap merespons secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Wakapolri menjelaskan, setelah dilakukan evaluasi penanganan bencana selama satu bulan terakhir, dipandang perlu adanya penambahan kekuatan. Atas dasar tersebut, Polri memberangkatkan total 1.500 personel untuk memperkuat penanganan pascabencana di wilayah Sumatera.

“Badan Penanggulangan Bencana juga telah meminta Mabes Polri untuk menambah dua batalion personel. Secara keseluruhan, hingga akhir tahun ini Polri menyiapkan dan memberangkatkan 1.500 personel untuk penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” jelasnya.

Personel tersebut akan difokuskan untuk memperkuat wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara, serta sejumlah wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Penguatan personel ini juga direncanakan akan berlanjut pada Januari hingga Februari 2026, menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Wakapolri menegaskan bahwa penambahan personel sangat dibutuhkan mengingat personel organik di wilayah terdampak telah melaksanakan tugas hampir selama satu bulan penuh.

“Secara fisik dan psikologis, rekan-rekan kita di lapangan sudah mengalami tingkat kelelahan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengiriman personel baru diperlukan agar keberlangsungan dan efektivitas tugas kemanusiaan tetap terjaga,” ujarnya.

Selain penguatan personel, Polri juga mengerahkan berbagai peralatan pendukung mitigasi bencana, termasuk alat berat, sarana distribusi logistik, serta dukungan penyediaan air bersih. Kapolri, kata Wakapolri, memberikan atensi khusus terhadap percepatan pengerahan alat berat dan pembangunan sumur bor di wilayah pengungsian.

“Penggunaan alat berat menjadi prioritas karena pembersihan secara manual membutuhkan waktu lama, sementara kondisi cuaca masih berpotensi hujan dan banjir kembali. Air bersih juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah Aceh Tamiang,” tegas Wakapolri.

Selain itu, Polri juga memprioritaskan pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, termasuk penyediaan obat-obatan, tenaga medis, serta kebutuhan anak-anak dan ibu-ibu di lokasi pengungsian.

Usai memimpin apel, Wakapolri bersama tim dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke Medan, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, serta wilayah Agam di Sumatera Barat guna memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat dan personel di lapangan dapat terpenuhi secara optimal.

Menutup arahannya, Wakapolri meminta seluruh jajaran memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung untuk satu bulan ke depan serta terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Kehadiran Polri yang bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak merupakan wujud nyata pengabdian kita kepada masyarakat, khususnya dalam situasi bencana dan menjelang bulan suci Ramadan,” pungkasnya. (*)

Tinjau Pengamanan Nataru di Stasiun Pasar Senen, Kapolri Ingatkan Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana

Tinjau Pengamanan Nataru di Stasiun Pasar Senen, Kapolri Ingatkan Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana

Tatag Gianyar       Comment   

 

Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh jajaran dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi situasi darurat dan bencana di simpul transportasi, khususnya di Stasiun Pasar Senen, pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Peringatan tersebut disampaikan Kapolri saat melakukan peninjauan langsung di Stasiun Pasar Senen, Selasa (23/12/2025) siang, bersama Menteri Perhubungan RI dan manajemen PT Kereta Api Indonesia. Kapolri menegaskan bahwa tingginya mobilitas masyarakat pada periode Nataru harus diimbangi dengan kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk gangguan operasional maupun bencana alam.

“Kami ingin memastikan bahwa manakala terjadi situasi darurat atau bencana, baik peralatan, sarana dan prasarana, personel, maupun titik-titik terdekat benar-benar siap untuk merespons dengan cepat,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, kecepatan respons menjadi faktor kunci dalam meminimalkan dampak apabila terjadi gangguan pada jalur perjalanan kereta api. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor serta kesiapan sumber daya harus terus diperkuat agar permasalahan yang muncul dapat segera diatasi tanpa mengganggu keselamatan penumpang.

“Apabila terjadi gangguan di jalur, permasalahan yang ada harus bisa segera ditangani sehingga layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan aman dan lancar,” tambahnya.

Kapolri juga menekankan pentingnya pemetaan titik-titik rawan dan penyiapan personel di lokasi strategis, mengingat prediksi lonjakan penumpang yang signifikan menjelang puncak arus mudik dan balik Nataru. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan stabilitas operasional serta keselamatan masyarakat pengguna jasa transportasi.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri dalam memastikan seluruh simpul transportasi nasional berada dalam kondisi siap siaga, tidak hanya dari aspek pengamanan, tetapi juga dalam menghadapi potensi situasi darurat dan bencana selama Operasi Lilin 2025. (*)

Kapolri Pimpin Apel Kebangsaan Banser, Perkuat Sinergi Pengamanan Natal dan Tahun Baru

Kapolri Pimpin Apel Kebangsaan Banser, Perkuat Sinergi Pengamanan Natal dan Tahun Baru

Tatag Gianyar       Comment   

Cirebon - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Apel Kebangsaan Banser untuk Pengamanan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dirangkaikan dengan Penganugerahan Kemanusiaan Riyanto Award 2025, Selasa (23/12/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Halaman Masjid Syarif Abdurachman, Cirebon, Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri hadir didampingi jajaran pejabat utama Mabes Polri, yakni Kabaintelkam Polri Komjen Pol Yuda Gustawan, Kadivpropam Polri Irjen Pol Abdul Karim, serta Kadivhumas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho.

Apel Kebangsaan Banser ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi keagamaan. Turut hadir Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor H. Addin Jauharudin, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Mustofa Said Aqil Siradj, Sekretaris Jenderal PP GP Ansor H. Rifqi Al Mubarok, serta Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkornas) Banser Muhammad Syafiq Syauqi.  Selain itu, hadir pula Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., serta Danrem 063/Sunan Gunung Jati Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, S.I.P., M.I.P., M.Han.

Apel Kebangsaan ini menjadi simbol kesiapsiagaan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dalam mendukung pengamanan perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru. 

Sebanyak 11.135 personel Banser dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dikerahkan dan siap bersinergi dengan Polri, TNI, serta unsur terkait lainnya guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolri menegaskan bahwa Apel Kebangsaan Banser bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum strategis yang mencerminkan komitmen kebangsaan. “Apel Kebangsaan Banser ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum penting yang menunjukkan komitmen Banser untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Kapolri.

Kapolri juga menekankan peran strategis Banser dalam pengamanan momentum akhir tahun. Menurutnya, keterlibatan Banser merupakan bagian penting dari upaya bersama menjaga stabilitas keamanan dan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat. “Banser memiliki peran strategis dalam berbagai elemen penting, salah satunya dalam pelaksanaan operasi pelayanan kemanusiaan serta pengamanan Natal dan Tahun Baru,” ujar Kapolri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga memberikan apresiasi atas semangat dan ketangguhan kader Banser yang tetap solid mengikuti apel. “Saya yakin rekan-rekan Banser, semakin siang justru semakin kuat, semakin solid, dan semakin gagah dalam mengabdi kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri melakukan penyematan rompi Banser Lalu Lintas (Balantas) secara simbolis, sekaligus menyerahkan Anugerah Keberagaman dan Kemanusiaan “Riyanto Award” 2025 kepada para penerima sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan, dan kebangsaan.

Melalui kegiatan ini, sinergi antara Polri, Banser, TNI, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin kuat dalam memastikan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung aman, damai, dan kondusif, sekaligus memperkokoh komitmen kebangsaan dan toleransi di tengah keberagaman Indonesia. (*)

Kapolri Ungkap Pesan Presiden saat Tinjau Merak: Beri Pelayanan Terbaik Waspadai Bencana

Kapolri Ungkap Pesan Presiden saat Tinjau Merak: Beri Pelayanan Terbaik Waspadai Bencana

Tatag Gianyar       Comment   

Banten - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan ke Pelabuhan Merak, Banten. Hal itu dilakukan untuk memastikan pengamanan dan pelayanan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan pesan ataupun atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden mengingatkan masyarakat harus mendapatkan pelayanan terbaik saat momen arus mudik maupun balik Nataru 2025. 

"Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru. Beliau memberikan intensif untuk kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Nataru dan memberikan pelayanan maksimal. Agar Nataru berjalan baik di tengah prediksi situasi cuaca yanh tentunya harus betul-betul kita siapkan," kata Sigit kepada awak media di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (22/12/2025). 

Sigit menegaskan, BMKG telah memberikan informasi bahwa Banten menjadi salah satu provinsi yang diramalkan masuk dalam kriteria curah hujan tinggi. 

"Sehingga tentunya kita harus antisipasi bencana dari pengalaman dampak dari siklon senyar yang terjadi di Sumut kemarin. Kita lihat di Jateng mulai ada banyak banjir bandang," ujar Sigit. 

Oleh karenanya, Sigit menekankan, personel Polri maupun stakeholder terkait lainnya harus mengantisipasi prakiraan cuaca ataupun segala informasi dari pihak BMKG. 

"Itu semua memang sudah ada di dalam perkiraan BMKG yang harus kita antisipasi. Karena itu tadi kita cek langsung kesiapan kita tanyakan ke masyarakat juga. Di satu sisi penyeberangan lancar," ucap Sigit. 

Sebab itu, Sigit mengingatkan bahwa, personel tidak boleh menganggap Underestimate sekecil apapun informasi yang ada. Antisipasi dan kesiapan harus betul-betul optimal. Baik mulai dari curah hujan hingga gelombang atau ombak tinggi ketika momen mudik dan arus balik Nataru. 

"Tentunya harus betul-betul menjadi perhatian mulai dari tempat masyarakat yang harus menunggu, kemudian komunikasinya juga harus kuat. Kemudian peralatan dipersiapkan untuk menghadapi risiko apabila terjadi permasalahan agenda dampak dari curah hujan tinggi ataupun hal-hal lain memerlukan personel melaksanakam kegiatan penyelamatan," papar Sigit. 

"Jadi beberapa hal kita tekankan tolong waspadai jangan Underestimate ikuti terus perkembangan BMKG. Sehingga kita bisa segera informasikan ke masyarakat," tambah Sigit menekankan. 

Dalam kesempatan itu, Sigit juga meninjau sarana dan prasaran yang digelar saat momen Nataru, di antaranya; 2 unit tenda posko bencana, 1 unit tenda pasukan, 1 unit mobil SAR dan perlengkapannya.

Lalu, 1 unit mobil pemadam lebakaran, 1 unit mobil derek, 1 unit mobil ambulans dan perlengkapannya, 2 unit mobil SAR Satbrimobda Banten dan perlengkapannya dan 2 unit mobil SAR Ditsamapta dan Ditpolairud Polda Banten dan perlengkapannya. 

Dalam kunjungan ini, Kapolri bersama dengan Menko PMK Pratikno, Menteri PU Dody Hanggodo, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan Basarnas, TNI, Kemenko Polkam, BNPB, dan pejabat Mabes Polri. 

Tak hanya itu, Kapolri juga berkesempatan untuk menyapa dan memberikan bingkisan kepada pemudik Nataru 2025. (*)

Komjen Suyudi Pimpin BNN: Perkuat Edukasi dan Tegas Berantas Narkoba

Komjen Suyudi Pimpin BNN: Perkuat Edukasi dan Tegas Berantas Narkoba

Tatag Gianyar       Comment   

JAKARTA -  Komitmen memberantas dan menyatakan perang terhadap peredaran Narkoba di Indonesia, sejumlah langkah strategis dilakukan Komjen Suyudi Ario Seto selama memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). 

Langkah tersebut dimulai dengan gencar mensosialisasikan bahaya narkoba dengan memberikan edukasi kepada masyarakat hingga penindakan tegas terhadap peredaran narkoba.

Komjen Suyudi resmi menjadi Kepala BNN usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin 25 Agustus 2025 yang lalu berdasarkan Keppres nomor 118 TPA tahun 2025 tentang pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi utama di lingkungan badan narkotika nasional.

Pascadilantik, Komjen Suyudi langsung bergerak hingga pada pertengahan September 2025, BNN menggelar jumpa pers mengenai pengungkapan 11 jaringan pengedar narkoba di sejumlah wilayah. 

Pada pengungkapan itu setidaknya ada 53 orang tersangka ditangkap dan diamankan untuk proses hukum.

"BNN pusat dan provinsi bersinergi dengan stakeholder terkait, berhasil melumpuhkan 11 jaringan narkotika di berbagai daerah strategis dengan 53 tersangka," kata Komjen Suyudi Ario Seto dalam jumpa pers di kantor BNN, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Dia mengatakan pengungkapan kasus dilakukan pada periode Agustus-September. Total barang bukti yang diamankan 503.715,65 gram (503 kg) narkoba atau 0,5 ton lebih. Narkoba yang disita terdiri sabu, sabu cari, ganja, ekstasi hingga kokain.

Selain itu, Komjen Suyudi juga menyampaikan operasi BNN juga telah berhasil membongkar kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel). 

Tidak main - main, nilai TPPU narkoba dalam kasus tersebut lebih dari Rp 52 miliar.

"BNN mengungkap hasil TPPU jaringan Sutarnedi dan kawan-kawan di wilayah hukum Palembang, Sumsel. Total aset diestimasikan Rp 52.788.500.000," kata Komjen Suyudi.

Tidak hanya penindakan, Komjen Suyudi juga menitikberatkan pada edukasi dan pencegahan peredaran narkoba. 

Salah satunya yaitu dengan berkolaborasi menggandeng Pondok Pesantren (PP) Tebuireng, Jombang  Jawa Timur dalam pemberantasan narkotika. 

"Peran pesantren dibutuhkan sebagai agen pencegahan narkotika," ungkapnya.

Dalam mengkampanyekan  Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar), salah satu kegiatan yang digagas Komjen Suyudi yaitu mengadakan kemah kebangsaan Bersinar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (25/10) bulan lalu.

Dalam kesempatan itu, Komjen Suyudi mewanti-wanti masyarakat terkait hasil uji laboratorium terhadap 340 sampel liquid atau cairan yang digunakan untuk vape atau rokok elektrik. 

Hasilnya, ada sebanyak 12 sampel yang mengandung new psychoactive substances (NPS) atau zat psikoaktif baru.

"Saya kasih tahu, hati-hati. 340 sampel yang kita ambil dari BNN Republik Indonesia, 12 di antaranya narkotika. Jadi hasil lab kita, 21 etomidate. Ini sebentar lagi masuk golongan narkotika juga," kata Komjen Suyudi.

Ia mengimbau agar para pelajar ini semakin berhati-hati dan menghindari penyalahgunaan narkotika. 

Dia meminta para pelajar agar tidak coba-coba terhadap kandungan narkotika yang ada di vape. (*)

Kapolri Tinjau Kesiapan Pelayanan dan Pengamanan Nataru di Stasiun Tawang Semarang

Kapolri Tinjau Kesiapan Pelayanan dan Pengamanan Nataru di Stasiun Tawang Semarang

jejak digital       Comment   

Semarang - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan kesiapan pelayanan dan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Stasiun Semarang Tawang, Minggu (21/12/2025) sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam kegiatan ini Kapolri didampingi oleh Kadivpropam Polri Irjen Pol Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat selama masa puncak arus libur akhir tahun.

Setibanya di lokasi, Kapolri beserta rombongan disambut oleh Kapolrestabes Semarang, Kepala Daerah Operasi (Daop) IV KAI, serta Kepala Stasiun Tawang. Kapolri kemudian meninjau langsung Posko Kesehatan Polri dan sejumlah fasilitas pelayanan publik yang tersedia di stasiun, di antaranya area bermain anak (playground), kursi pijat, serta fasilitas ramah difabel termasuk kursi roda.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menerima paparan dari Kepala Daop IV KAI terkait kesiapan operasional angkutan kereta api selama Nataru, termasuk prediksi peningkatan volume penumpang di wilayah Daop IV Semarang. Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama guna mengantisipasi potensi kepadatan dan memastikan layanan transportasi publik berjalan aman dan lancar.

Kapolri juga menyempatkan diri menyapa para penumpang di ruang tunggu keberangkatan serta membagikan goodie bag sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Selain itu, Kapolri menyerahkan paket bantuan sosial secara simbolis kepada perwakilan petugas lintas sektor, meliputi unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, tenaga kesehatan KAI, dan Polsuska.

Peninjauan ini turut dihadiri para pejabat utama Mabes Polri serta Forkopimda Jawa Tengah, termasuk Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah. Kehadiran lintas unsur tersebut mencerminkan sinergi kuat dalam pengamanan dan pelayanan publik selama periode Nataru.

Sebagai informasi, Stasiun Semarang Tawang merupakan stasiun tipe A yang berada di kawasan Kota Lama Semarang dengan kapasitas pengunjung hingga 10.000 orang. Untuk mendukung keamanan, Polri mendirikan Pos Pelayanan di area stasiun yang berada di bawah wilayah hukum Polrestabes Semarang, guna memberikan pelayanan dan pengamanan optimal kepada masyarakat.

Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung aman, tertib, dan kondusif, khususnya di simpul-simpul transportasi publik. (*)

Polri Pastikan Kesiapan Pengamanan Natal dan Tahun Baru melalui Pelayanan Terpadu

Polri Pastikan Kesiapan Pengamanan Natal dan Tahun Baru melalui Pelayanan Terpadu

jejak digital       Comment   

 

Jakarta — Polri terus memastikan kesiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Pelayanan Terpadu 2025. Hal tersebut dilakukan dengan pengecekan langsung ke sejumlah tempat ibadah dan objek vital oleh Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol. Drs. Mulia Hasudungan Ritonga  selaku Kepala Operasi Pusat (Kaopspus) Ops Lilin 2025, didampingi Direktur Samapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib selaku Kasatgas Preventif Ops Lilin 2025, pada Sabtu (20/12/2025).

Pengecekan berlangsung sejak pukul 13.10 WIB hingga 16.30 WIB dengan menyasar Gereja Santa, Gereja Katedral, Stasiun Gambir, Pospam Monas, dan Pospam Bundaran HI. Kegiatan ini turut dihadiri Dirpamobvit Polda Metro Jaya Kombes Pol. Joko Sulistio selaku Kasatgas Preventif Ops Lilin Jaya serta Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo.

Kasatgas Humas Ops Lilin 2025 Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel pengamanan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama rangkaian perayaan Natal dan libur Tahun Baru.

“Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta pola pengamanan di lapangan berjalan sesuai rencana. Polri berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah Natal maupun aktivitas libur akhir tahun,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Dalam pengecekan tersebut, rombongan berdialog dengan pengurus dan pemuka agama di Gereja Santa dan Gereja Katedral terkait kesiapan pelaksanaan ibadah Natal 2025 serta jaminan keamanan bagi jemaat. Selain itu, dialog juga dilakukan dengan Kepala Stasiun Gambir mengenai kesiapan pelayanan dan pengamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.

“Dari hasil pemantauan di lapangan, seluruh lokasi yang dikunjungi dalam kondisi aman dan tertib. Personel pengamanan lengkap dan siap melaksanakan tugas sesuai ploting yang telah ditentukan,” jelasnya.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa Polri akan terus meningkatkan langkah preventif dan pengamanan terpadu selama pelaksanaan Operasi Lilin 2025 demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

“Melalui Pelayanan Terpadu 2025 ini, Polri hadir untuk memberikan jaminan keamanan, pelayanan, dan perlindungan kepada seluruh masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” pungkasnya.

Selama kegiatan pengecekan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif. (*)