Cek Kesiapan Arus Mudik Pelabuhan Merak, Kapolri, Panglima hingga Menko PMK Patroli Naik Heli

Cek Kesiapan Arus Mudik Pelabuhan Merak, Kapolri, Panglima hingga Menko PMK Patroli Naik Heli

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan patroli udara untuk memastikan kesiapan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 2026. Peninjauan dilakukan di wilayah Pelabuhan Merak, Banten. 

Patroli udara dilakukan Kapolri bersama dengan stakeholder terkait di antaranya Menko PMK Pratikno hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

Dalam kesempatan itu, Sigit melihat langsung kondisi terkini dari kesiapan Pelabuhan Merak dalam menghadapi arus mudik hingga balik Lebaran 2026. 

Patroli udara ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik hingga balik Lebaran untuk masyarakat. 

Selain itu, Sigit dan stakeholder terkait lainnya nanti bakal melakukan rapat koordinasi di Pelabuhan Merak. Hal ini untuk memastikan kelancaran operasi ketupat 2026. 

Mereka juga nantinya akan melakukan peninjauan langsung ke kapal yang menyeberangkan masyarakat menuju kampung halamannya masing-masing. 

Kemudian, pemberian sembako secara simbolis kepada petugas. Peninjauan pos pengamanan terpadu dan posko siaga bencana. Dilanjutkan dengan menyapa langsung pemudik. (*)

Tertinggi Stok Beras Nasional Sejak Merdeka, Bulog dan Polri Jamin Stabilitas Pangan Hingga Akhir 2026

Tertinggi Stok Beras Nasional Sejak Merdeka, Bulog dan Polri Jamin Stabilitas Pangan Hingga Akhir 2026

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

JAKARTA – Sejarah baru tercipta di sektor ketahanan pangan Indonesia. Dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Polri di Jakarta Utara, Jumat (13/3/2026), Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 3,9 juta ton—posisi tertinggi di bulan Maret sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Angka ini bahkan diprediksi akan terus meningkat dan melampaui 4,3 juta ton pada akhir bulan ini.

Data tersebut menjadi dasar bagi Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo untuk menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan. Polri melalui jaringannya di seluruh Indonesia berkomitmen membantu Bulog mendistribusikan 80.000 ton beras serta puluhan ribu kiloliter minyak goreng per bulan guna memastikan harga tetap terjangkau dan ketersediaan barang merata di seluruh pelosok negeri.

“Kami berkoordinasi dan bersinergi dengan Bulog untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Kita jamin ketersediaan pangan cukup, stabilitas harga menjadi bagian terpenting agar terjangkau oleh semua,” tegas Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Dukungan Polri ini dinilai krusial untuk memastikan stimulus harga dari pemerintah benar-benar sampai ke konsumen tingkat akhir tanpa distorsi pasar.

Dirut Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan bahwa target serapan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton akan membuat stok akhir tahun diproyeksikan mencapai lebih dari 5 juta ton. Kondisi surplus ini merupakan bagian dari program besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Selain beras, pemerintah juga menyiapkan pasokan minyak goreng sebesar 43.000 kiloliter per bulan serta stok gula yang mencukupi guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan hingga Idulfitri.

Sementara itu, Polri terus melanjutkan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bagian dari inisiatif strategis yang telah dimulai sejak tahun 2025. Program ini menjadi bentuk komitmen nyata institusi dalam mendukung kebijakan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.

Melalui Satgas GPM Polri, berbagai langkah konkret dilakukan untuk memperkuat distribusi pangan. Pada tahun 2025, Satgas GPM Polri bahkan mencatatkan capaian luar biasa dengan melampaui target penyaluran beras SPHP. Dari target awal 131.883 ton, Satgas berhasil merealisasikan penyaluran hingga 195.636 ton, atau mencapai 148 persen dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan tersebut membuat Polri kembali dipercaya untuk menyalurkan beras SPHP pada tahun anggaran 2026. Pada tahun ini, Polri menargetkan penyaluran sebesar 82.800 ton beras SPHP, yang mewakili sekitar 10 persen dari total target penyaluran nasional yang dikelola Perum Bulog.

Untuk memastikan manfaat program dirasakan secara luas, Polri mengoptimalkan keterlibatan seluruh jajaran mulai dari tingkat Polda hingga Polres di seluruh Indonesia. Pada hari ini, jajaran Polri juga menyelenggarakan bazar dan pasar murah secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda se-Indonesia.

Kegiatan nasional tersebut diikuti oleh 3.423 peserta yang terdiri dari Pejabat Utama Polda dan tamu undangan secara daring melalui platform Zoom. Sementara secara langsung, kegiatan ini dihadiri oleh 295.088 masyarakat yang menerima manfaat dari program ketahanan pangan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, jajaran Polda di seluruh Indonesia menyalurkan total 1.337.375 kilogram beras atau setara dengan 1.337 ton kepada masyarakat pada hari pelaksanaan kegiatan.

Kerja sama masif antara Polri, TNI, dan Bulog ini menjadi langkah nyata negara dalam meredam potensi inflasi pangan sekaligus memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. Dengan pengawalan Polri di jalur distribusi dan cadangan pangan Bulog yang berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, stabilitas pangan nasional berada dalam posisi yang kuat.

Melalui program ini, negara hadir secara konkret di tengah masyarakat untuk memastikan setiap warga dapat mengakses kebutuhan pokok dengan mudah, harga terjangkau, serta pasokan yang aman dan terkendali, sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada pangan nasional. (*)

Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri dan Elemen Bangsa Kunci Utama Jaga NKRI

Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri dan Elemen Bangsa Kunci Utama Jaga NKRI

Tatag Gianyar       Comment   

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan buka puasa bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Ia menekankan pentingnya mempertahankan dan menjaga sinergisitas kedua lembaga bersama dengan seluruh elemen Bangsa Indonesia. 

Menurut Sigit, sinergisitas dan soliditas TNI, Polri bersama seluruh lapisan masyarakat adalah kunci utama untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam menghadapi segala tantangan serta dinamika yang berlangsung di dalam negeri. 

"Dan oleh karena itu untuk menjaga ke depan bagaimana kita terus menjaga soliditas menjaga sinergitas dan menjaga agar TNI-Polri bisa betul-betul melaksanakan amanah menghadapi dinamika global yang ada menghadapi dampak global yang ada dan ancamannya terhadap situasi dalam negeri," kata Sigit di hadapan jajaran TNI-Polri, Rabu (11/3/2026). 

Lebih dalam, Sigit juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar TNI dan Polri harus selalu bersinergi serta kompak untuk terus mempertahankan kedaulatan dan keamanan Indonesia. 

"Bapak Presiden berkali-kali selalu menyampaikan di dalam pidatonya, TNI dan Polri harus selalu bersatu, kompak dan bersinergi. Beliau menyampaikan bahwa TNI dan Polri sama-sama lahir dari kancah perjuangan dan ikut mempertahankan kemerdekaan," ujar Sigit. 

Apalagi, kata Sigit, dewasa ini terjadi konflik global khususnya di Timur Tengah. Yang dimana, hal itu berpotensi memberikan dampak maupun dinamika ke dalam negeri. Sebab itu, Sigit menekankan, pesan dari Presiden Prabowo harus betul-betul dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. 

"Oleh karena itu beliau selalu sampaikan maka TNI harus jadi TNI rakyat, Polri harus jadi polisinya rakyat. Itu berkali-kali beliau sampaikan dan itu tentunya menjadi amanah dari panglima tertinggi kita, dari pimpinan tertinggi kita untuk betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana sumpah kita pada saat kita menjadi TNI dan menjadi Polri," ucap Sigit. 

Sigit mengungkapkan, TNI-Polri pada hakikatnya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan NKRI. Dengan begitu, maka akan terwujudnya situasi yang aman dan kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Ini yang tentunya harus terus kita jaga bahwa kebersamaan antara TNI-Polri dan rakyat itu menjadi satu kesatuan untuk bisa menjaga NKRI bumi kita tercinta. Dan ini menjadi modal dasar, modal utama bagi negara, bagi bangsa, bagi masyarakat untuk kemudian bisa membangun karena syarat utama pembangunan adalah stabilitas keamanan stabilitas Kamtibmas," tegas Sigit. 

Selain sinergisitas, Sigit menekankan pentingnya untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan serta kesatuan. Karena, Sigit meyakini dengan hal tersebut, Indonesia bisa menghadapi segala bentuk tantangan dan dinamika yang terjadi. 

"Artinya saat ini kalau kita juga melakukan hal yang sama semuanya solid seluruh elemen bangsa kompak maka apapun yang kita hadapi kita akan sanggup melewati," tutup Sigit. (*)

Buka Puasa Bersama TNI-Polri, Kapolri Tegaskan Sukseskan Program Presiden

Buka Puasa Bersama TNI-Polri, Kapolri Tegaskan Sukseskan Program Presiden

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk ikut menyukseskan seluruh program Presiden Prabowo Subianto. 

Hal tersebut ditegaskan Sigit dalam kegiatan buka puasa bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). 

"Dan tentunya TNI-Polri wajib untuk mengawal dan mengamankan program-program tersebut," kata Sigit. 

Sigit menyebut, Presiden Prabowo terus melakukan upaya kuat untuk menciptakan perdamaian dunia ketika terjadinya konflik global dewasa ini. 

"Maka kemudian mau tidak mau Bapak Presiden mencoba untuk masuk di BOP sehingga tetap masih ada kesempatan untuk bicara tentang perdamaian di Timur Tengah dan ini yang sedang beliau lakukan," ujar Sigit. 

Kemudian, kata Sigit, Presiden juga terus berusaha untuk menjaga agar pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap terjaga meskipun adanya gejolak global. "Sehingga di satu sisi ini tentunya memberikan ruang untuk industri yang ada di Indonesia untuk tetap terus bisa melakukan produksi," ucap Sigit. 

Segala upaya itu, menurut Sigit, bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga agar ekonomi di Indonesia tetap bisa berjalan. Kemudian, lapangan pekerjaan juga terbuka. 

"Beliau juga terus mendorong berbagai macam program, baik itu Asta Cita, program terbaik cepat maupun program-program prioritas nasional, yang diharapkan tentunya program-program ini bisa menggerakkan roda perekonomian, bisa membuka lapangan pekerjaan baru," papar Sigit.

Tak hanya itu, Sigit memaparkan bahwa, Presiden juga terus mendorong berbagai macam program agar Indonesia bisa berdiri di bawah kaki sendiri. Di antara mulai dari ketahanan pangan dan energi. 

"Kita semua kerja keras, utamanya masyarakat dan TNI-Polri sebagai salah satu ujung tombak bagaimana kita terlibat langsung dalam hal menjaga ketahanan pangan, dalam hal menanam padi, dalam hal menanam jagung," ucap Sigit. 

Sementara, Sigit menuturkan bahwa, Presiden juga mendorong agar program hilirisasi, MBG yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM. "Dan ini bagian dari upaya untuk menumbuhkan ekonomi-ekonomi. Ini adalah program-program ke depan yang tentu terus didorong oleh pemerintah," tutup Sigit. (*)

Kadivhumas Polri Tekankan Peran Humas dalam Mendukung Kelancaran Mudik Lebaran 2026

Kadivhumas Polri Tekankan Peran Humas dalam Mendukung Kelancaran Mudik Lebaran 2026

jejak digital       Comment   

 

JAKARTA - Polri menggelar Apel Kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Humas dalam rangka Operasi Ketupat 2026 sebagai bentuk kesiapan dalam mendukung pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Apel ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh jajaran Humas Polri siap mengawal, menyertai, dan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan operasi kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa peran Humas Polri sangat penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan terpercaya selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

“Melalui apel kesiapan ini, kami menegaskan kembali pentingnya peran Humas Polri dalam menyampaikan informasi kepada publik, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi Operasi Ketupat 2026. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait kondisi arus mudik, rekayasa lalu lintas, serta berbagai layanan yang disiapkan oleh Polri dan stakeholder terkait,” ujar Kadivhumas.

Adapun potensi pergerakan masyarakat pada masa mudik Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 143 juta orang atau sekitar 50,2 persen dari total populasi nasional dengan menggunakan berbagai moda transportasi.

Dalam rangka mengamankan arus mudik dan perayaan Idul Fitri, Polri bersama TNI serta stakeholder terkait akan melaksanakan Operasi Ketupat 2026 mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan sebanyak 389.681 personel gabungan di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut, telah disiapkan 2.756 posko pengamanan yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Pos-pos tersebut ditempatkan di berbagai titik strategis guna memberikan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat selama perjalanan mudik maupun saat perayaan Idul Fitri.

Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada 185.544 objek pengamanan yang meliputi 121.796 masjid, 54.516 lokasi salat Idul Fitri, 4.640 objek wisata, 2.962 pusat perbelanjaan, 618 terminal, 562 pelabuhan, 268 stasiun kereta api, serta 182 bandara, termasuk berbagai titik keramaian masyarakat lainnya.

Polri juga menyiapkan berbagai langkah rekayasa lalu lintas seperti penerapan contraflow dan sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional berdasarkan hasil traffic counting di lapangan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik.

Berdasarkan prediksi, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 13 dan 17 Maret 2026, sementara puncak arus balik diprediksi pada 24 dan 28 Maret 2026.

Selain pengamanan arus lalu lintas, Polri juga akan meningkatkan patroli di wilayah rawan kriminalitas serta melakukan pengamanan rumah yang ditinggalkan pemiliknya selama mudik. Layanan hotline Polri 110 juga dioptimalkan agar masyarakat dapat dengan cepat melaporkan apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kadivhumas Polri juga mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak, menjaga kesehatan, serta mematuhi arahan petugas di lapangan.

“Polri bersama seluruh stakeholder berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan mudik dan perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, sejalan dengan tema komunikasi publik tahun ini yaitu Mudik Aman, Keluarga Bahagia,” tutup Johnny Eddizon Isir. (*)

Kakorlantas Hadiri Apel Terpadu Jasa Marga Siaga, Kolaborasi dan Sinergitas Kunci Keberhasilan

Kakorlantas Hadiri Apel Terpadu Jasa Marga Siaga, Kolaborasi dan Sinergitas Kunci Keberhasilan

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Jakarta- Bentuk sinergi dan kolaborasi lintas sektoral, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menghadiri Apel Terpadu Jasa Marga Siaga Operasional Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 di TMII, Selasa (10/3). Apel ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi arus mudik dan balik dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Hadir dalam kegiatan, Kementerian Pekerja Umum Wilan Octavian Direktur Utama PT. Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja Muhammad Awaluddin. 

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa berbagai pihak telah menyiapkan diri untuk mendukung kelancaran operasi pengamanan Lebaran tahun ini dengan sinergi antarinstansi yang telah dibangun sejak awal.

"Semua kesiapan dalam rangka Operasi Ketupat, baik dari stakeholder, sinergitas, baik dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian PUPR, semua menteri Kabinet Merah Putih Dirut Jasa Marga, Jasa Raharja, dan seluruhnya sudah siap," ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., 

Apel terpadu yang digelar bersama jajaran Jasa Marga menjadi penanda bahwa seluruh unsur yang terlibat telah berada dalam kondisi siaga. Ia menilai keberhasilan pengamanan pada tahun sebelumnya menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan tahun ini.

"Pagi ini kita melaksanakan apel terpadu Jasa Marga Siaga, tentunya ini menandakan bahwa kita semuanya sudah siap. Suksesi pengamanan Operasi Ketupat 2025 tahun lalu cukup bagus, tetapi tahun ini tentunya harus kita tingkatkan," tambah Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., 

Kakorlantas juga mengapresiasi Apel Terpadu Siaga yang dilaksanakan Jasa Marga. Hal ini menjadi bagian dari kesiapan stakeholder dalam mendukung keberhasilan Operasi Ketupat 2026. 

"Saya sebagai pihak yang mewakili Bapak Kapolri, tentunya menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa, terutama Jasa Marga yang saat ini mempersiapkan apel terpadu," jelas Kakorlantas Polri.

Operasi Ketupat 2026 tidak hanya berfokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga merupakan operasi kemanusiaan yang bertujuan menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat selama periode Ramadan hingga Idul fitri.

"Operasi Ketupat tahun 2026 adalah operasi kemanusiaan, bukan hanya operasi di bidang lalu lintas, bukan hanya kita mengamankan arus mudik dan balik, tetapi Operasi Ketupat tahun ini, negara hadir bersama untuk bisa menjamin momen sosial dan spiritual, menjaga rangkaian kegiatan masyarakat dari bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri," tegas Kakorlantas Polri.

Kunci keberhasilan Operasi Ketupat adalah kolaborasi bersama, Kakorlantas yakin dengan sinergitas kebersamaan dapat mensukseskan kelancaran arus mudik lebaran Idul fitri. 

"Kami yakin kata kunci dari keberhasilan Operasi Ketupat 2026 adalah kolaborasi, sinergitas, dan tentunya kebersamaan di lapangan. Together we can, bersama kita kuat, dan bersama kita berhasil," pungkas Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., (*)

Polri dan Jurnalis Bagikan 1.500 Takjil kepada Masyarakat di Sekitar Mabes Polri

Polri dan Jurnalis Bagikan 1.500 Takjil kepada Masyarakat di Sekitar Mabes Polri

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Jakarta – Mabes Polri bersama para jurnalis menggelar kegiatan berbagi kepada masyarakat dengan membagikan sekitar 1.500 paket makanan dan takjil. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik di sekitar kawasan Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Karo Penmas Divhumas Polri, Trunoyudho Wisnu Andiko, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan empati kepada masyarakat yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa.

“Seperti para pengemudi ojek online dan juga pengemudi kendaraan umum lainnya. Mereka yang masih bekerja di jalan tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Trunoyudho juga berharap pelaksanaan arus mudik masyarakat ke depan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ia memastikan jajaran kepolisian telah menyiapkan berbagai langkah serta pelayanan maksimal guna mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode mudik.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan menuju kampung halaman.

“Keselamatan adalah hal yang paling utama dalam perjalanan mudik. Yang terpenting bukan seberapa cepat sampai, tetapi bisa tiba di tujuan dengan selamat,” jelasnya.

Selain itu, Trunoyudho mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan situasi di lingkungan tempat tinggal ataupun memanfaatkan fasilitas penitipan kendaraan dan rumah yang ditinggalkan selama mudik kepada kepolisian.

Menurutnya, masyarakat dapat berkoordinasi dengan RT maupun RW setempat, serta memanfaatkan peran Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing.

“Bisa juga menitipkan kendaraan di Polsek atau kantor kepolisian terdekat. Silakan fasilitas ini dimanfaatkan oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Perkuat Kebijakan Berbasis Data, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo Rilis Dua Buku

Perkuat Kebijakan Berbasis Data, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo Rilis Dua Buku

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

JAKARTA – Di tengah tantangan era digital dan dinamika geopolitik yang kian kompleks, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan komitmennya dalam membangun Ilmu Kepolisian berbasis riset dan data melalui peluncuran dua karya literatur yakni buku ke-39 hasil karya beliau dengan judul "Rekrutmen, Meritokrasi, dan Teknologi". Selain itu, Wakapolri bersama tokoh-tokoh besar dan akademisi kepolisian seperti Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, Irjen Pol Dr. Achmad Kartiko, hingga Komjen Pol (P) Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel menulis buku berjudul "Prosiding Pusat Studi Kepolisian".

Sebagaimana penyampaian Wakapolri dalam acara peresmian Pusat Studi Kepolisian di PTIK Lemdiklat Polri Selasa, 10 Maret 2026

“Kedua buku ini membuktikan bahwa hasil penelitian akademik dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan kepolisian yang akurat dan berbasis data sehingga memastikan setiap langkah Polri dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah”

Buku "Rekrutmen, Meritokrasi, dan Teknologi" merupakan catatan perjalanan kedinasan yang menawarkan visi pengelolaan SDM yang maju berkaitan dengan membentuk personel Polri yang profesional dan berintegritas. Intisari buku ini menekankan pada penggunaan pendekatan saintifik dan alat modern sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu poin utamanya adalah optimalisasi ekosistem digital melalui "Satu Data SDM" guna memastikan layanan yang transparan dan accessible bagi seluruh personel.

Sementara itu, buku Prosiding Pusat Studi Kepolisian memiliki intisari sebagai sarana pengenalan Ilmu Kepolisian modern sehingga membawanya keluar dari eksklusivitas internal. Dengan begitu, Ilmu Kepolisian dapat berkembang menjad ilmu pengetahuan yang terbuka dan diakui secara nasional maupun internasional. Di dalam buku ini, terdapat penyampaian visi strategis pengembangan pusat studi kepolisian sebagai wadah pengembangan ilmu kepolisian dan evaluasi perkembangan pusat studi kepolisian ***

Kapolri Apresiasi Progam Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Jabar: Jawab Harapan Masyarakat Terhadap Polri

Kapolri Apresiasi Progam Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Jabar: Jawab Harapan Masyarakat Terhadap Polri

jejak digital       Comment   

JABAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan dan Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kosasih terkait program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) buat masyarakat Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Kapolri dalam acara silaturahmi Ramadhan di Polda Jawa Barat, Rabu (4/3/2026).

"Terima kasih pak Gubernur, pak Kapolda, Pangdam yang terus bersinergi membuat program yang tentunya menyentuh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan," kata Sigit.

Menurut Sigit, program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia pun menyebut program ini menjawab harapan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Polri harus bisa melaksanakan dan mendengar apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat sehingga kemudian makin hari institusi Polri bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan apa yang diinginkan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat," ucapnya.

Pada program di Jawa Barat, tercatat ada 168 pembangunan rumah tidak layak huni. Rinciannya 67 telah selesai pembangunan dan 101 masih dalam proses pembangunan.

Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini meminta masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi situasi global yang tak pasti dan eskalasi di timur tengah yang meningkat.

"Situasi yang sedang kita hadapi dampak global yang kita hadapi tentunya ini butuhkan kebersamaan persatuan. Itu adalah kunci utama menjaga agar stabilitas kamtibmas tetap terjaga," katanya.

Lebih lanjut, Sigit menuturkan, apapun kondisi global yang dihadapi Indonesia, pemerintah tetap melaksanakan amanatnya untuk mendukung mendorong terjadinya pertumbuhan dan menyejahterakan masyarakatnya. Semua itu, katanya, bisa dilalui apabila bersatu. 

"Tentunya apa yang menjadi program terkait masalah ketahanan pangan, program ketahanan energi tentunya jugaharus kita kawal. Karena ini sebagai bagian dari upaya kita untuk hadapi dinamika global yang ada," katanya. (*)

Pimpin Rakor Lintas Sektoral, Kapolri Tekankan Optimalisasi Pengamanan dan Pelayanan di Ops Ketupat 2026

Pimpin Rakor Lintas Sektoral, Kapolri Tekankan Optimalisasi Pengamanan dan Pelayanan di Ops Ketupat 2026

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pelayanan dan pengamanan Operasi Ketupat tahun 2026. Ia menekankan soal optimalisasi pengamanan dan pelayanan saat pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran. 

"Oleh karena itu, persiapan, pengamanan, harus betul-betul dilaksanakan secara optimal. Begitu juga pelayanan yang diberikan," kata Sigit di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Sigit menyebut, dalam arus mudik tahun ini diprediksi arus kendaraan paling banyak berasal dari Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Timur. 

"Sementara lima tujuan terbanyak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan seterusnya," ujar Sigit. 

Sigit menuturkan untuk memastikan pengaman dan pelayanan selama arus mudik, Polri menggelar operasi ketupat sejak tanggal 13 Maret hingga 25 Maret. 

"Dan tagline kali ini adalah 'Mudik Aman dan Keluarga Bahagia'. Tentunya yang kita kedepankan adalah langkah preemtive dan preventif, penegakan hukum, tentunya kita upayakan seminimal mungkin sehingga ini betul-betul menjadi pelayanan kemanusiaan," ucap Sigit. 

Setidaknya, kata Sigit akan dikerahkan 161 ribu personel gabungan dari TNI, Polri, dan seluruh stakeholder dalam pengaman dan pelayanan arus mudik Lebaran. 

"Dan ini tentunya kita harapkan untuk betul-betul bisa bekerja sama dengan maksimal untuk keberhasilan di pelayanan arus mudik maupun arus balik," tutup Sigit. (*)

Polri Gelar Operasi Ketupat 13-25 Maret, Kerahkan 161 Ribu Personel Gabungan

Polri Gelar Operasi Ketupat 13-25 Maret, Kerahkan 161 Ribu Personel Gabungan

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa, Polri bakal menggelar Operasi Ketupat mulai tanggal 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Ratusan ribu personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran.

Hal itu diungkapkan Sigit saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral terkait kesiapan operasi ketupat di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026). 

"Oleh karena itu, kita tahun ini melaksanakan kegiatan Operasi Ketupat yang akan kita mulai dari 13 Maret sampai 25 Maret," kata Sigit. 

Sigit memaparkan, tagline pada tahun ini adalah, 'Mudik Aman dan Keluarga Bahagia'. Dalam pelaksanaannya, kata Sigit, akan dikedepankan langkah preemptive dan preventive, penegakan hukum.  

"Tentunya kita upayakan seminimal mungkin sehingga ini betul-betul menjadi pelayanan kemanusiaan," ujar Sigit. 

Sigit juga mengungkapkan, dalam struktur operasi juga sudah dibuat, dan ada sedikit perubahan. Sehingga kemudian Kaopsus yang dipimpin oleh Kakorlantas,  betul-betul bisa mengendalikan seluruh jajaran pada saat harus mengambil satu keputusan-keputusan yang bersifat diskresi. 

Di sisi lain, Sigit menyatakan, dalam operasi ketupat sebanyak 161 ribu personel gabungan dikerahkan untuk memaksimalkan pengamanan dan pelayanan masyarakat ketika arus mudik dan balik Lebaran. 

"Ada 161 ribu personel gabungan, terdiri dari Polri, kemudian TNI, instansi terkait, dan seluruh stakeholder. Dan ini tentunya kita harapkan untuk betul-betul bisa bekerja sama dengan maksimal untuk keberhasilan di pelayanan arus mudik maupun arus balik," tutup Sigit. (*)

Kapolri Sarankan Metode First Come First In Cegah Penumpukan Arus Mudik di Pelabuhan

Kapolri Sarankan Metode First Come First In Cegah Penumpukan Arus Mudik di Pelabuhan

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka pengamanan dan pelayanan arus mudik dan balik Lebaran 2026. Rapat digelar di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Salah satu yang menjadi perhatian dalam pengamanan dan pelayanan arus mudik dan balik adalah wilayah Banten. Wilayah ini nantinya akan menjadi para pemudik dari pulau Jawa menyebrang ke pulau Sumatera.

Sigit menuturkan, rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan tiga pelabuhan yang ada akan dilakukan dalam arus mudik dan balik Lebaran 2026.

"Pada situasi hijau di Pelabuhan Merak ada 7 dermaga yang dimanfaatkan, ada jalan kaki, roda 4 penumpang, dan seterusnya. Situasi hijau antrean dalam keadaan normal. Kemudian situasi kuning, antrean kendaraan sampai dengan SPBU Cikuasa Atas. Dan situasi merah manakala antrean kendaraan sampai dengan Gerbang Tol Merak," kata Sigit.

Kemudian untuk di 3 dermaga di wilayah Pelabuhan Ciwandan, kata Sigit, pengaturan juga sama saat situasi hijau, kuning, dan merah. 

Kemudian di Pelabuhan BBJ, khusus untuk truk tangki, truk tronton dan alat berat, pihaknya juga membagi situasi yang sama. Ada situasi hijau pada saat arus lancar, situasi kuning pada saat kendaraan sampai dengan pintu masuk pelabuhan, dan situasi merah pada saat buffer zone di PT SMI dan di Jalan Lingkar sudah tidak bisa menampung.

Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan khususnya pada puncak arus mudik, ia menyarankan menggunakan metode first come first in.

Sebab, lanjutnya, kalau melihat dari kapan para pemudik membeli tiket kapal dan kemudian harus masuk sesuai dengan tanggal yang ada di tiket kapal, akan mengakibatkan terjadinya potensi penumpukan. 

"Jadi di puncak arus mudik, kami mohon izin kepada stakeholder terkait, siapa yang datang duluan dia langsung masuk kapal. Oleh karena itu mohon juga ada kebijakan-kebijakan terkait dengan hal-hal yang menyangkut penyeberangan," ujarnya.

Untuk diketahui, Polri bakal menggelar Operasi Ketupat mulai tanggal 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Ratusan ribu personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran.

Sigit memaparkan, tagline pada tahun ini adalah, 'Mudik Aman dan Keluarga Bahagia'. Dalam pelaksanaannya, kata Sigit, akan dikedepankan langkah preemptive dan preventive, penegakan hukum. (*)

Operasi Ketupat 2026, Polri Siapkan 2.746 Posko Pengamanan hingga Pelayanan

Operasi Ketupat 2026, Polri Siapkan 2.746 Posko Pengamanan hingga Pelayanan

jejak digital       Comment   

JAKARTA - Polri melaksanakan Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah selama dua pekan sejak tanggal 13 Maret hingga 25 Maret 2026. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan telah menyiapkan 2.746 posko untuk memberikan pengamanan hingga pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat saat arus mudik dan balik Lebaran. 

Sigit merinci sebanyak 1.624 posko akan difokuskan untuk pengamanan serta sebagai pusat informasi dan pengaturan arus lalu lintas. Ribuan posko ini bakal disiapkan di seluruh Indonesia. 

Sementara, 779 lainnya akan digunakan sebagai posko pelayanan untuk tempat istirahat bagi pengemudi yang kelelahan. Sedangkan 343 posko terpadu akan digunakan sebagai pusat kendali operasi ketupat 2026.

"Yang tentunya di dalamnya juga ada tempat rest area dan berbagai macam layanan yang kita siapkan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik," kata Sigit di rapat koordinasi lintas sektoral di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026). 

Lebih lanjut, Sigit mengatakan total ada 185.608 objek pengamanan yang menjadi fokus petugas. Mulai dari tempat ibadah, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan bandara.

"Tentunya perlu ada pelibatan stakeholder terkait untuk bersama-sama memberikan pelayanan di tempat wisata, tempat ibadah, transportasi umum, jalur mudik baik tol maupun arteri, jalur penyeberangan lintas pulau, dan pusat perbelanjaan serta rest area," tutup Sigit. (*)

Polri Siapkan Rekayasa Lalin One Way hingga Contraflow saat Arus Mudik Lebaran 2026

Polri Siapkan Rekayasa Lalin One Way hingga Contraflow saat Arus Mudik Lebaran 2026

jejak digital       Comment   

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa, Polri tetap menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas (lalin) saat arus mudik dan balik Lebaran 2026. 

Menurut Sigit, strategi rekayasa lalu lintas masih dinilai efektif untuk diterapkan terkait mengurai potensi kemacetan arus lalu lintas akibat peningkatan volume kendaraan saat arus mudik dan balik Idul Fitri. 

"Kemudian tentunya strategi rekayasa lalu lintas juga akan terus kita lakukan berdasarkan pengalaman yang ada," kata Sigit saat memimpin rapat koordinasi lintas terkait kesiapan operasi ketupatan di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026). 

Rekayasa lalin yang bakal diterapkan ketika arus mudik dan balik Lebaran 2026 di antaranya adalah One Way, Contraflow, pengaturan di Rest Area, pembatasan kendaraan sumbu tiga. 

"Pemberian imbauan dan peniadaan tilang, delaying system di wilayah penyeberangan, dan pengalihan arus tentunya menjadi rekayasa-rekayasa yang akan kita lakukan," ujar Sigit. 

Di sisi lain, Sigit menekankan, dalam pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran pada tahun lalu, terjadi perputaran uang dari pusat ke daerah sekira Rp137 Triliun. Diharapkan, tahun ini juga mengalami peningkatan agar terjadinya pertumbuhan perekonomian masyarakat. 

"Tentunya kita harapkan pengamanan operasi ketupat Tahun 2026 ini juga bisa berhasil dengan maksimal, sehingga multiplier effect bagi perekonomian di daerah tentunya juga akan berdampak signifikan,'" tutup Sigit. (*)

Rasa Bhayangkara Nusantara Resmi Hadir di Timur Tengah Instrumen Diplomasi Kultural Presiden

Rasa Bhayangkara Nusantara Resmi Hadir di Timur Tengah Instrumen Diplomasi Kultural Presiden

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Jeddah — Diplomasi kultural Indonesia kembali mencatatkan capaian strategis di panggung global. Setelah mendapat perhatian luas di Benua Eropa dan Amerika, Buku Rasa Bhayangkara Nusantara versi Bahasa Inggris berjudul Taste of Nusantara: 80 Bhayangkara Menu for Indonesia’s Free Nutritious Meals Program kini resmi hadir di kawasan Timur Tengah.

Buku tersebut diserahkan langsung oleh Wakapolri Dedi Prasetyo kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah dalam rangkaian kegiatan Courtesy Call di Jeddah, Kamis (26/2/2026). Penyerahan ini menandai secara resmi kehadiran Rasa Bhayangkara Nusantara di Timur Tengah sebagai bagian dari diplomasi kultural Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mengedepankan budaya, kepedulian sosial, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia di mata dunia.

Penyerahan buku tersebut diterima langsung oleh Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Yusron Bahauddin Ambary, sekaligus menjadi simbol penguatan peran perwakilan Indonesia di luar negeri dalam menyampaikan narasi kebijakan nasional secara lebih inklusif dan mudah dipahami oleh komunitas internasional.

Instrumen Diplomasi Kultural Indonesia

Sementara itu, dari tempat terpisah, penyusun buku Rasa Bhayangkara Nusantara, Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, menegaskan bahwa buku ini sejak awal dirancang sebagai instrumen diplomasi negara.

“Kehadiran buku ini menjadi instrumen diplomasi yang strategis. Buku ini membantu para Duta Besar Republik Indonesia di berbagai negara, termasuk di Jeddah, untuk menjelaskan kepada khalayak internasional tentang kekayaan, keberagaman, serta keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia,” ujar Dirgayuza Setiawan.

Menurutnya, buku ini tidak hanya berbicara tentang kuliner, tetapi juga menyampaikan pesan kebijakan negara melalui pendekatan budaya yang universal dan mudah diterima lintas bangsa.

MBG Jadi Perhatian Dunia

Dirgayuza Setiawan menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini telah menjadi perhatian dan perbincangan berbagai tokoh dunia.

“Dalam berbagai forum internasional, MBG bahkan disebut sebagai salah satu world program yang mendapat dukungan dan atensi global, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hingga saat ini, tercatat 107 negara telah melaksanakan program serupa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat,” jelasnya.

Sebagai negara dengan kekayaan budaya kuliner yang membentang dari Sabang hingga Merauke, ratusan adat dan tradisi, serta ragam bahan pangan lokal, Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam implementasi MBG. Keragaman tradisi memasak dan kearifan lokal menjadikan pelaksanaan MBG di Indonesia sebagai salah satu yang paling beragam di dunia.

Keberagaman inilah yang kini menjadi perhatian berbagai bangsa. Indonesia tidak hanya menjalankan program pemenuhan gizi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan potensi pangan lokal dalam setiap implementasinya.

Dari London, Davos, Amerika Serikat hingga Jeddah

Kehadiran Rasa Bhayangkara Nusantara di Jeddah melengkapi rangkaian diplomasi kultural Indonesia yang sebelumnya telah hadir di berbagai pusat dunia. Pada 21 Januari 2026, buku ini diserahkan kepada Duta Besar RI untuk Inggris di London. Selanjutnya, buku tersebut diperkenalkan dalam forum global World Economic Forum di Davos, Swiss, sebagai bagian dari showcase diplomasi Indonesia, dan Buku versi Bahasa Inggris ini juga telah diperkenalkan di KBRI Washington D.C., Amerika Serikat bersama kunjungan Presiden Prabowo beserta delegasi sebelum akhirnya menjangkau Timur Tengah dibawa langsung oleh Wakapolri. 

Sejumlah media internasional menilai kehadiran buku ini di Davos sebagai pendekatan baru diplomasi Indonesia, yang memadukan kebijakan strategis, budaya, dan program sosial dalam satu narasi yang komunikatif dan mudah diterima oleh komunitas global., (*)

Bagikan Takjil dan Buka Puasa Bersama Bareng Insan Pers, Kapolri: Suara Media Suara Publik

Bagikan Takjil dan Buka Puasa Bersama Bareng Insan Pers, Kapolri: Suara Media Suara Publik

jejak digital       Comment   

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar kegiatan pembagian takjil hingga buka puasa bersama dengan insan pers. Acara ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus menguatkan sinergisitas antara Polri dengan media. 

"Dan ini tentunya bagian dari upaya kita untuk terus menjaga tali silaturahmi, yang tentunya ini juga menjadi salah satu kekuatan," kata Sigit di Gedung Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Acara dimulai dengan rangkaian berbagi takjil untuk masyarakat. Kapolri bersama pejabat utama dan para insan pers bersatu padu membagikan bingkisan sajian buka puasa untuk seluruh masyarakat yang melintas di jalan depan Kantor Mabes Polri. 

Masyarakat, pengendara hingga ojek online menyambut baik pembagian takjil tersebut. Kapolri dan insan pers bersatu padu membagikan bingkisan tersebut. 

Setelah membagikan takjil, Kapolri, PJU dan para jurnalis melanjutkan kegiatan berbuka puasa bersama. Acara ini berjalan hangat dan penuh kebersamaan. 

Menurut Sigit, Pers adalah mitra yang sangat strategis untuk institusi Korps Bhayangkara. Menurutnya, suara media adalah suara publik. 

"Dan oleh karena itu tentunya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman media yang terus menyampaikan informasi," ujar Sigit.

"Dan tentunya hal-hal tersebut menjadi tolak ukur, begitu media menyuarakan suara publik, artinya di situ juga lah kami harus segera bergerak dan merespons cepat. Karena kita menyadari bahwa suara media adalah suara publik yang harus didengar," tambah Sigit menegaskan. 

Sigit menekankan, institusi Polri memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang terus disuarakan oleh media. Mengingat, hal itu mewakili kepentingan masyarakat. 

"Kekuatan kita, kekuatan bangsa kita yang selalu menjaga persatuan, menjaga kesatuan untuk menghadapi berbagai macam tantangan tugas, tantangan bangsa, dan tantangan negara," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan bahwa, perkembangan teknologi informasi dewasa ini berkembang sangat pesat. Perkembangan AI hingga Deepfake melahirkan tantangan tersendiri untuk Bangsa Indonesia. 

"Salah satunya adalah masalah misinformasi dan disinformasi. Salah satunya itu juga yang saat ini tidak hanya berada di dalam tataran global, namun juga masuk ke situasi dalam negeri, situasi kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya, ini menjadi tantangan kita semua," papar Sigit. 

Karena itu, Sigit berharap, media bisa menjawab tantangan tersebut. Menurutnya, insan pers harus menyajikan informasi yang jujur, akurat dan dipercaya untuk masyarakat luas. 

"Harapan kita tentunya media, sebagai salah satu alat kontrol, alat komunikasi yang mewakili suara publik, tentunya terus bisa mewakili publik untuk menjadi alat penghubung, alat komunikasi, khususnya bagi kami-kami, ataupun bagi institusi untuk bisa terus mendengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat yang disuarakan melalui media," tutur Sigit.

"Dan tentunya harapan kita, dan kami menyadari bahwa media memiliki peran yang sangat luar biasa untuk turut menjaga stabilitas keamanan nasional," kata Sigit mengakhiri. (*)

Polri Bongkar Jaringan Nasional Perdagangan Bayi, 12 Tersangka Ditangkap dan 7 Bayi Diselamatkan

Polri Bongkar Jaringan Nasional Perdagangan Bayi, 12 Tersangka Ditangkap dan 7 Bayi Diselamatkan

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Jakarta – Bareskrim Polri mengungkap jaringan nasional tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus memperjualbelikan bayi dengan cara memberikan keterangan dan dokumen kelahiran/identitas yang diplsukan. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 12 orang tersangka dan berhasil menyelamatkan tujuh bayi korban.

Wakabareskrim Polri Nunung Syaifuddin menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus penculikan bayi yang sebelumnya terjadi di Makassar dan ditangani secara kolaboratif lintas direktorat di Bareskrim.

“Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi lintas direktorat di Bareskrim, tidak hanya Direktorat Tindak Pidana PPA, tetapi juga melibatkan Dirtipidum dan unsur lainnya. Kami ingin memastikan negara hadir melindungi setiap anak Indonesia,” ujar Nunung dalam konferensi pers di Lobby Gedung Bareskrim, Rabu (25/2/2026).

Ia menegaskan, setiap bayi yang berhasil diselamatkan merupakan nyawa yang sangat berharga sehingga pengungkapan jaringan ini mendapat perhatian khusus pimpinan Polri.

“Sebanyak tujuh bayi berhasil kami selamatkan. Ini bukan jumlah kecil, karena setiap bayi adalah nyawa yang harus dijaga. Karena itu, kasus ini menjadi perhatian khusus pimpinan agar diungkap secara terang benderang,” tegasnya.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Nurul Azizah mengungkapkan, jaringan ini beroperasi sejak 2024 dan menjual bayi ke berbagai daerah melalui perantara yang direkrut lewat media sosial.

“Kami telah menetapkan 12 tersangka, terdiri dari delapan perantara dan empat orang tua kandung. Jaringan ini beroperasi di banyak wilayah, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Bali dan Papua, dengan keuntungan ratusan juta rupiah,” jelas Nurul.

Modus yang digunakan adalah menawarkan adopsi ilegal melalui platform digital seperti TikTok dan Facebook, lalu memperjualbelikan bayi dengan cara memberikan keterangan dan dokumen kelahiran/identitas yang dipalsukan.

Polisi juga menyita 21 ponsel, 17 kartu ATM, 74 dokumen, serta perlengkapan bayi sebagai barang bukti. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan TPPO dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Agung Suhartoyo menegaskan pihaknya akan melakukan asesmen dan rehabilitasi terhadap bayi korban untuk memastikan pengasuhan yang aman dan legal.

“Kami memberikan asesmen untuk menentukan status anak serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pengasuhan terbaik, apakah kembali ke keluarga atau melalui pengasuhan alternatif sesuai aturan,” ujarnya.

Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan Atwirlany Ritonga menyebut kasus penculikan anak berindikasi TPPO masih menjadi perhatian nasional, dengan 91 kasus dan 180 korban anak tercatat sejak 2022 hingga Oktober 2025.

“Kami mengapresiasi kerja Bareskrim Polri. Kasus penculikan anak dengan indikasi TPPO adalah kejahatan serius, sehingga penegakan hukum dan perlindungan korban harus berjalan bersamaan,” katanya.

KemenPPPA bersama Kemensos akan melakukan penelusuran keluarga (family tracing), konseling, dan penempatan sementara korban melalui sistem perlindungan anak nasional. Masyarakat juga diimbau segera melapor jika menemukan indikasi perdagangan anak, termasuk melalui layanan SAPA 129.

Polri menegaskan komitmennya memberantas jaringan perdagangan orang, khususnya yang menyasar bayi dan anak sebagai kelompok paling rentan. (*)

Terbukti Langgar Kode Etik, Bripda MS Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Terbukti Langgar Kode Etik, Bripda MS Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan komitmen institusi Polri dalam menindak tegas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggotanya. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri di Polda Maluku.

Dadang menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi penuh agar proses penanganan perkara dilakukan secara tegas, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

“Bapak Kapolri telah memberikan atensi penuh kepada saya selaku Kapolda Maluku untuk menindak tegas, memproses secara tuntas, serta memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Seluruh proses hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Kapolda.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kapolri menurunkan tim dari Divisi Propam Polri dan Itwasum Polri untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh. Polda Maluku juga mendapatkan asistensi dari Bidpropam serta melibatkan pengawas eksternal dalam pelaksanaan sidang.

Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan pada Senin, 23 Februari 2026 dan berakhir pada Selasa dini hari, 24 Februari 2026. Persidangan berlangsung selama kurang lebih 13 jam 30 menit, dimulai pukul 14.00 WIT hingga 03.30 WIT, bertempat di Ruang Sidang Bidpropam Polda Maluku.

Pengawas eksternal yang turut hadir dalam persidangan antara lain Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Edy Sutichno, Kepala UPTD Balai Pemasyarakatan Provinsi Maluku Rizka M. Sanghaji, S.H., serta Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bayi Hj. Tualeka.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Rositah Umasugi menjelaskan, terduga pelanggar, oknum Bripda berinisial MS, didakwa melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 13 huruf m Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terduga pelanggar dinyatakan terbukti melanggar pasal-pasal yang dipersangkakan,” ujar Rositah.

Komisi Kode Etik Polri memutuskan menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, menempatkan pelanggar pada tempat khusus selama empat hari terhitung sejak 21 Februari 2026 hingga 24 Februari 2026, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Atas putusan tersebut, yang bersangkutan menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Majelis.

Polda Maluku menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga profesionalitas, integritas, serta kepercayaan publik terhadap institusi. (*)

Kapolri Instruksikan Oknum Brimob di Maluku Dihukum Berat

Kapolri Instruksikan Oknum Brimob di Maluku Dihukum Berat

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

  

JAKARTA -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya untuk memberikan hukum seberat-beratnya kepada oknum Brimob Bripda MS yang diduga menganiaya pelajar di Maluku hingga tewas.

"Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat beratnya," kata Sigit di Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/2/2026). 

Sigit juga menyebut telah menginstruksikan kepada Kapolda Maluku dan Kadiv Propam untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Dalam hal ini, akan diusut dari segi pidana maupun kode etik Polri. 

Menurut Sigit, hukum tegas dan berat tersebut untuk satu tujuan, yakni memberikan rasa keadilan bagi korban. 

"Memerintahkan kepada Kapolda Kadiv Propam ambil tindakan tegas proses tuntas. Beri rasa keadilan bagi keluarga korban," ujar Sigit. 

Ia pun memastikan proses pengusutan tuntas kasus ini bakal dilakukan transparan untuk publik. "Saya minta infornasinya prosesnya transparan. Saya kira secara teknis pak Kadiv Humas sampaikan di event yang disiapkan khusus," ucap Sigit. 

Sigit menegaskan komitmennya sejak awal terhadap seluruh personel Polri yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan tak pandang bulu terhadap siapapun yang melakukan kesalahan. 

Untuk yang melanggar, bakal diberikan sanksi tegas. Sementara untuk yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan atau reward. 

"Dari dulu saya sudah sampaikan terhadap yang baik, kita berikan reward namun terhadap yang melanggar tentunya kita berikan (hukuman), karena kita semua sudah diatur dalam aturan," tutup Sigit. (*)

Di HUT KSPSI-Harpekindo, Kapolri Tekankan Perkuat Sinergitas hingga Dukung Hak Buruh

Di HUT KSPSI-Harpekindo, Kapolri Tekankan Perkuat Sinergitas hingga Dukung Hak Buruh

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT KSPSI ke-53 dan Hari Pekerja Indonesia (HARPEKINDO) di Pembangunan Pusdiklat, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (21/2/2026). 

Dalam kesempatan itu, Sigit yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat KSPSI menekankan soal pentingnya memperkuat sinergisitas antara Polri, elemen buruh dan seluruh lintas elemen masyarakat. Hal itu kunci utama untuk menghadapi segala dinamika situasi global yang berpotensi berdampak ke dalam negeri. 

"Tentunya harapan kita ke depan   sinergitas kita, kolaborasi kita juga akan terus  semakin baik. Kemudian tentunya memang menghadapi situasi dinamika global yang tidak mudah karena memang dinamika global tersebut tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri," kata Sigit. 

Sigit menyebut, masing-masing negara terus bertahan menjadi lebih baik dengan mengedepankan sumber daya yang dimiliki. Situasi global, kata Sigit juga akan berdampak ke sisi ketenagakerjaan Indonesia jika tak bersatu padu menghadapinya. 

Untuk mencegah terjadinya gejolak di sisi ketenagakerjaan, Sigit menyatakan, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan berbagai macam upaya agar terkait dengan masalah tersebut di Indonesia bisa dimitigasi. 

"Bapak Presiden ke depan tentunya akan terus mendorong di dalam program Asta Citanya untuk terus mendorong berbagai program prioritas strategis. Antara lain bagaimana beliau mendorong hilirisasi dan salah satu yang akan dilaksanakan adalah beliau akan segera melaksanakan dan mendorong pembangunan 18 industri strategis," ujar Sigit. 

"Dan harapannya ini juga tentunya membuka lapangan pekerjaan yang baru," tambah Sigit menekankan. 

Lebih dalam, Sigit menyebut, sinergisitas ini akan menjadi jawaban untuk menciptakan iklim investasi yang sejuk. "Oleh karena itu tentunya perlu adanya kolaborasi antara pengusaha dan rekan-rekan serikat sehingga di satu sisi mereka mau berinvestasi, mereka mau mengembangkan usahanya," ucap Sigit. 

Namun, Sigit juga menegaskan bahwa, Polri bakal terus berkomitmen untuk terus mendukung seluruh perjuangan buruh untuk mendapatkan haknya. 

"Di sisi lain lain juga mereka tetap harus memperhatikan hak-hak dari para pekerja, hak-hak dari buruh. Keseimbangan ini yang tentunya harus kita jaga. Rekan-rekan buruh harus tetap terus memperjuangkan namun melalui koridor aturan yang benar," ucap Sigit. 

Lebih dalam, Sigit juga menegaskan bahwa buruh Indonesia harus terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Menurutnya hal itu penting untuk menghadapi persaingan mancanegara. 

"Sehingga kemudian rekan-rekan juga siap untuk bersaing dengan buruh di mancanegara. Dan kita tunjukkan bahwa buruh-buruh Indonesia juga tidak kalah profesional, tidak kalah tangguh, dan tidak kalah hebat dengan bruuh di luar," tutup Sigit (*)