Wakapolri Buka Rakernis Empat Fungsi Pusat Polri 2026, Perkuat Transformasi Presisi

Wakapolri Buka Rakernis Empat Fungsi Pusat Polri 2026, Perkuat Transformasi Presisi

Tatag Buleng       Comment   

 

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Empat Fungsi Pusat Polri Tahun 2026 di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat transformasi Polri Presisi sekaligus mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Rakernis tersebut diikuti empat fungsi utama di lingkungan Mabes Polri, yakni Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes), Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Pusat Keuangan (Puskeu), serta Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri. Hadir pula Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri.

Dalam arahannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas capaian kinerja selama tahun 2025 hingga awal 2026. Menurutnya, berbagai keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam membangun fondasi organisasi yang kuat dan adaptif menghadapi tantangan ke depan.

“Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bekerja sangat luar biasa, mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, khususnya terkait menyangkut masalah empat pusat tersebut,” ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Selain itu, Dedi juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut Pusat Keuangan Polri memiliki peran strategis memastikan seluruh anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu mendukung operasional kepolisian.

“Tidak ada satu organisasi sehebat apa pun kalau tidak didukung oleh anggaran, dan tidak dilakukan tata kelola penggunaan anggaran yang benar,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Polri juga menyerahkan penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik Tahun 2025. Untuk kategori pagu besar diraih Polda Sulawesi Selatan, kategori pagu sedang diraih Polda Riau, dan kategori pagu kecil diraih Polda Kalimantan Utara. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakapolri didampingi Kapuslitbang dan Kapuskeu Polri.

Wakapolri menyebut capaian tersebut menjadi bukti komitmen jajaran wilayah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara secara profesional. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kinerja.

“Nilai IKPA Polri harus terus meningkat. Kita harus betul-betul memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional,” kata Dedi.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi terhadap pengembangan layanan kesehatan kepolisian, Polri turut menyematkan Tanda Kemahiran Kedokteran Kepolisian kepada Menteri PAN-RB Rini Widyantini.

Melalui Rakernis ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional Tahun 2026 melalui penguatan organisasi, peningkatan pelayanan publik, tata kelola anggaran yang baik, serta inovasi berbasis riset. (*)

Rakernis Polri 2026: Wakapolri Apresiasi Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik Jajaran Polda

Rakernis Polri 2026: Wakapolri Apresiasi Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik Jajaran Polda

Tatag Buleng       Comment   

 

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik kepada jajaran Polda dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Empat Fungsi Pusat Polri Tahun 2026 di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/4/2026). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, dan profesional sepanjang tahun 2025.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo didampingi Kapuslitbang dan Kapuskeu Polri.

Untuk kategori pagu besar, penghargaan IKPA terbaik diraih Polda Sulawesi Selatan. Sementara kategori pagu sedang diberikan kepada Polda Riau, dan kategori pagu kecil diraih Polda Kalimantan Utara.

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung keberhasilan organisasi, termasuk pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di lapangan.

“Tidak ada satu organisasi sehebat apa pun kalau tidak didukung oleh anggaran, dan tidak dilakukan tata kelola penggunaan anggaran yang benar,” ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Menurutnya, capaian para penerima penghargaan menunjukkan komitmen jajaran kewilayahan dalam mengelola anggaran negara secara transparan dan bertanggung jawab. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya di lingkungan Polri.

Wakapolri juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh jajaran agar mampu menjawab tantangan organisasi ke depan. Ia menyebut profesionalisme personel pengemban fungsi keuangan harus terus diperkuat seiring tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi.

“Nilai IKPA Polri harus terus meningkat. Kita harus betul-betul memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional,” katanya.

Selain penghargaan IKPA, Polri juga menyerahkan penghargaan lain berdasarkan hasil survei Puslitbang Polri Tahun 2025. Polda Bengkulu menerima penghargaan tingkat kepuasan masyarakat terbaik, sedangkan Polda Bali meraih penghargaan internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan Polri.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mendorong budaya kompetisi sehat, peningkatan kinerja, serta penguatan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja. Melalui momentum Rakernis ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi yang modern serta terpercaya. (*)

Polri Ukir Prestasi Dunia: Tim Taekwondo Garbha Presisi Juara Umum di Jepang

Polri Ukir Prestasi Dunia: Tim Taekwondo Garbha Presisi Juara Umum di Jepang

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

Osaka, Jepang — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa sejak diresmikannya Komite Olahraga Polri (KOP) pada tahun 2024, pembinaan atlet Polri semakin terarah dan berkelanjutan.

Peresmian KOP dilakukan oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. pada Mei 2024, sebagai wadah bagi personel Polri yang memiliki bakat dan prestasi di bidang olahraga.

“Pembentukan Komite Olahraga Polri sejak 2024 sebagai wadah dan sistem guna memastikan pembinaan dan penjaminan hak-hak atlet Polri yang berprestasi,” ujar Wakapolri.

Dalam implementasinya, kebijakan tersebut terbukti memberikan dampak positif. Tim Taekwondo Garbha Presisi Polri berhasil meraih Juara Umum dalam ajang The 22nd WATA Open International Taekwondo Championship 2026 yang berlangsung di Ohama Arena Sakai, Osaka, Minggu (27/4/2026).

Kontingen Polri yang diperkuat oleh 15 atlet terbaik tampil dominan sejak hari pertama hingga hari kedua pertandingan dengan perolehan total 21 medali, terdiri dari 14 medali emas, 5 medali perak, dan 2 medali perunggu. Raihan tersebut menempatkan Tim Taekwondo Garbha Presisi Polri di puncak klasemen akhir, mengungguli peserta dari berbagai negara.

DAFTAR PERAIH MEDALI

Medali Emas:

1. Bripda Rizky Irma Suryani – Juara 1 Poomsae Individu Putri

2. Bripda M. Rizky Prasetya – Juara 1 Poomsae Individu Putra

3. Brigadir Ihya Ainizahra – Juara 1 Poomsae Individu Putri

4. Bripda Gabriel Simorangkir – Juara 1 Poomsae Individu Putra

5. Bripda Muhammad Rizky Prasetia dan Bripda Rizky Irma Suryani – Juara 1 Poomsae Pair

6. Briptu Johansen Vicenzo, Bripda Gabriel Simorangkir, dan Bripda Muhammad Rizky Prasetia – Juara 1 Poomsae Beregu Putra

7. Bripda Dinda Putri Lestari – Juara 1 Kyorugi Prestasi U-73 Putri

8. Bripda Nyoman Aing Keysa Nanda – Juara 1 Kyorugi Prestasi U-57 Putri

9. Bripda Abi Nidya Ira Wati – Juara 1 Kyorugi Prestasi U-49 Putri

10. Bripda Adrian Kaiser Hakiki – Juara 1 Kyorugi Prestasi U-87 Putra

11. Bripda Gigih Adhiyodha – Juara 1 Kyorugi Prestasi U-63 Putra

12. Bripda Edgar Afazhar Agus Sastama – Juara 1 Kyorugi Prestasi U-80 Putra

13. Bripda Muhamad Hafidz Rifqy Al Qorny – Juara 1 Kyorugi Prestasi U-68 Putra

14. Brigadir Ressya Folingga – Juara 1 Kyorugi Prestasi U+68 Putri

Medali Perak:

1. Brigadir Ihya Ainizahra dan Briptu Johansen Vicenzo – Juara 2 Poomsae Pair

2. Brigadir Ihya Ainizahra, Bripda Rizky Irma Suryani, dan Bripda Hazra Ayundha Putri – Juara 2 Poomsae Beregu Putri

3. Briptu Hazra Ayundha Putri – Juara 2 Poomsae Individu Putri

4. Brigadir Ressya Folingga – Juara 2 Kyorugi Prestasi O-73 Putri

5. Bripda Abi Nidya Ira Wati – Juara 2 Kyorugi Prestasi U-49 Putri

Medali Perunggu:

1. Briptu Johansen Vicenzo – Juara 3 Freestyle Poomsae

2. Bripda Bagas Adyatma – Juara 3 Kyorugi Prestasi U-74 Putra

Dominasi Tim Taekwondo Garbha Presisi Polri terlihat di berbagai nomor pertandingan, baik kategori poomsae maupun kyorugi prestasi, yang menunjukkan kesiapan teknik, fisik, dan mental bertanding para atlet.

Official Tim Taekwondo Polri, M. Rustam Febrianzah, S.H., S.I.K., menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, serta persiapan matang seluruh atlet dan tim pelatih.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. atas dukungan, perhatian, dan komitmen yang konsisten dalam membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh personel Polri untuk berprestasi di bidang olahraga.

Dukungan tersebut menjadi motivasi kuat bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi terbaik di tingkat internasional, khususnya cabang taekwondo.

Wakapolri juga menyampaikan selamat kepada seluruh atlet atas prestasi yang diraih dalam cabang olahraga taekwondo dan olahraga prestasi lainnya. Ia menegaskan bahwa Komite Olahraga Polri akan terus mendukung pengembangan bakat dan pembinaan atlet guna mendorong peningkatan prestasi di tingkat internasional serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap Polri.

Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi institusi Polri, tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia serta memperkuat posisi Indonesia dalam olahraga taekwondo internasional.

Polri akan terus mendorong pembinaan atlet secara berkelanjutan guna melahirkan prestasi-prestasi membanggakan di masa mendatang.

Berprestasi di Dunia, Mengharumkan Nama Indonesia.

Wakapolri Dorong Brimob Tingkatkan Kapabilitas, Siap Hadapi Tantangan Baru

Wakapolri Dorong Brimob Tingkatkan Kapabilitas, Siap Hadapi Tantangan Baru

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

Depok – Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, mendorong Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri untuk terus meningkatkan kapabilitas, profesionalisme, dan modernisasi satuan guna siap menghadapi berbagai tantangan baru yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Rakernis Korbrimob Polri T.A. 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 23 April 2026 di Gedung Satya Haprabu Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, di hadapan Dankorbrimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat, Wadankorbrimob Polri Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, serta seluruh pejabat utama Korbrimob dan Dansat Brimob se-Indonesia.

Dalam arahannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi tertinggi atas dedikasi dan profesionalisme Korbrimob Polri sepanjang tahun 2025. Berbagai capaian membanggakan berhasil diraih, antara lain keberhasilan pelaksanaan Operasi Damai Cartenz, prestasi di ajang internasional World Police & Fire Games, serta penghargaan Kompolnas Award sebagai Satker Mabes Polri terbaik. Capaian ini menunjukkan bahwa Brimob memiliki kapasitas yang semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat global.

Wakapolri menegaskan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, termasuk munculnya ancaman keamanan hybrid yang menggabungkan gangguan fisik, provokasi digital, serta disinformasi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan personel, penguatan sistem, serta strategi yang adaptif menjadi kunci utama dalam menjawab dinamika tersebut.

Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, Wakapolri menekankan pentingnya pergeseran paradigma melalui prinsip “Melayani, Bukan Menghadapi”. Brimob diharapkan hadir sebagai pelindung dan pengayom yang menjamin keamanan, sekaligus memberikan rasa aman yang menenangkan bagi masyarakat.

Selain itu, Wakapolri mendorong penguatan pelaksanaan tugas berbasis riset dengan memanfaatkan ekosistem akademik melalui pembentukan Pusat Studi Kepolisian guna meningkatkan kemampuan analisis terhadap ancaman keamanan asimetris.

Sejalan dengan itu, percepatan adaptasi teknologi modern menjadi perhatian utama, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), drone surveillance, dan body-worn camera, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Wakapolri juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana, khususnya kemarau panjang yang berpotensi meningkatkan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kesiapan alutsista SAR dan personel harus selalu dalam kondisi siap operasional guna memberikan respons cepat dan tepat dalam melindungi masyarakat.

Sebagai arah pengembangan ke depan, Wakapolri menjabarkan Road Map Transformasi Korbrimob yang terbagi dalam tiga fase utama, yaitu pembangunan fondasi, pengembangan kapabilitas, hingga pencapaian keunggulan global (world class) baik pada domain fisik maupun siber.

Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa peningkatan jumlah pasukan tidak akan memberikan dampak optimal tanpa didukung oleh sistem yang kuat, strategi yang tepat, serta kualitas personel yang profesional, unggul, dan humanis.

Polri berkomitmen untuk terus memperkuat Korbrimob sebagai satuan yang modern, adaptif, dan terpercaya, serta selalu hadir memberikan perlindungan, pelayanan, dan rasa aman bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (*)

Polri Bentuk Satgas Haji dan Umrah, Antisipasi Penipuan dan Pemberangkatan Ilegal

Polri Bentuk Satgas Haji dan Umrah, Antisipasi Penipuan dan Pemberangkatan Ilegal

Tatag Buleng       Comment   

Jakarta – Polri resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji dan Umrah sebagai langkah konkret dalam memperkuat perlindungan jemaah serta menindak berbagai praktik penyelenggaraan ibadah haji ilegal. Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa Polri berkomitmen penuh untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

“Polri berkomitmen mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi agar berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jemaah haji Republik Indonesia,” ujar Irjen Nunung dalam keterangannya, Jumat (17/4).

Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji saat ini berada dalam dinamika strategis global, termasuk kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada biaya transportasi, akomodasi, dan logistik. Selain itu, penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 juga menuntut peningkatan pengawasan dan sinergi antar lembaga, khususnya terkait praktik haji non-kuota dan non-prosedural.

Menurut Irjen Nunung, penyelenggaraan haji tidak hanya menyangkut aspek ibadah, tetapi juga perlindungan warga negara, citra bangsa, serta kepercayaan internasional.

“Satgas ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan perlindungan jemaah sekaligus penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan haji yang terjadi,” tegasnya.

Indonesia sendiri memperoleh kuota sekitar 221.000 jemaah pada tahun 2026, yang menjadi salah satu terbesar di dunia. Tingginya animo masyarakat ini diakui turut menghadirkan tantangan serius, terutama dalam aspek pengawasan dan potensi penyimpangan.

Dalam pemantauan yang dilakukan, Polri menemukan berbagai modus operandi yang marak terjadi. Modus tersebut antara lain penyalahgunaan visa non-haji seperti visa ziarah dan visa kerja, di mana calon jemaah diberangkatkan satu tahun sebelumnya untuk mendapatkan izin tinggal (ighomah) yang kemudian digunakan untuk berhaji. Selain itu, terdapat penawaran haji tanpa antre (0 tahun) dengan biaya tinggi yang tidak sesuai ketentuan resmi, menggunakan visa furoda, mujamalah, dan/atau visa amil yang sebenarnya tidak dipungut biaya oleh Pemerintah Arab Saudi.

Polri juga menemukan praktik penggunaan visa dari negara lain seperti Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan negara lainnya untuk memberangkatkan Warga Negara Indonesia secara ilegal melalui negara tersebut menuju Arab Saudi.

Tak hanya itu, ditemukan pula kasus jemaah gagal berangkat dari sejumlah embarkasi internasional seperti Jakarta, Surabaya, Batam, dan Makassar, serta penelantaran jemaah di luar negeri tanpa kejelasan akomodasi, transportasi, maupun kepastian pelaksanaan ibadah. Modus lain yang turut teridentifikasi adalah skema ponzi atau penipuan keuangan dengan menggunakan dana jemaah baru untuk memberangkatkan jemaah lama, serta penggelapan dana jemaah dengan dalih force majeure untuk menghindari kewajiban pengembalian dana.

“Modus ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik penipuan dan pemberangkatan non-prosedural yang merugikan masyarakat,” ungkap Nunung.

Selain itu, maraknya biro perjalanan haji dan umrah ilegal juga menjadi perhatian serius. Biro ilegal tersebut umumnya tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi, menggunakan identitas, logo, atau afiliasi palsu, menawarkan paket yang tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan, serta tidak memiliki standar pelayanan dan perlindungan jemaah.

Sebagai langkah penanganan, Satgas Haji Polri mengedepankan tiga strategi utama, yakni upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

Dalam upaya preemtif, Polri melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur resmi ibadah haji serta meningkatkan literasi publik terhadap modus penipuan. Sementara itu, langkah preventif dilakukan melalui pengawasan bersama dan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait, imigrasi, serta maskapai.

Di sisi lain, penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan dokumen, termasuk penertiban biro perjalanan ilegal.

“Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam upaya penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji,” jelasnya.

Berdasarkan data tahun 2026, tercatat sebanyak 77 aduan terkait haji dan umrah, dengan 21 kasus telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses penanganan.

Menutup keterangannya, Nunung mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan pendaftaran ibadah haji dilakukan melalui jalur resmi, memverifikasi legalitas biro perjalanan, tidak tergiur dengan tawaran haji tanpa antre, serta selalu memastikan penggunaan visa haji resmi,” tutupnya.

Polri menegaskan akan terus hadir dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia. (*)

Humas Polri Jadi Penjaga Kebenaran di Tengah Derasnya Arus Informasi

Humas Polri Jadi Penjaga Kebenaran di Tengah Derasnya Arus Informasi

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Jakarta Selatan — Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap tidak terverifikasi, Divisi Humas Polri menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri T.A. 2026 yang dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026) di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan.

Wakapolri menekankan bahwa tantangan Divhumas Polri saat ini semakin besar seiring dengan masifnya penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang digital.

“Di tengah derasnya arus informasi, Humas Polri hadir bukan hanya untuk menyampaikan kabar, tetapi memastikan yang sampai ke masyarakat adalah kebenaran.”

Menurutnya, di era media sosial saat ini, informasi dapat menyebar lebih cepat dibandingkan proses verifikasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan publik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang cepat, tepat, dan kredibel.

Secara tidak langsung, Wakapolri menegaskan bahwa tanpa peran Humas yang kuat, masyarakat sangat rentan terpapar informasi yang menyesatkan, yang dapat memicu kepanikan hingga konflik sosial.

“Informasi yang salah bisa menimbulkan keresahan, tetapi informasi yang benar mampu menjaga ketenangan. Di situlah peran Humas menjadi sangat penting.”

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Divhumas Polri telah mengembangkan sistem komunikasi modern berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI), untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons isu secara cepat dan akurat.

Kemampuan tersebut memungkinkan Humas Polri tidak hanya melakukan klarifikasi, tetapi juga mengantisipasi potensi penyebaran disinformasi sebelum berkembang luas di masyarakat.

Wakapolri juga menegaskan bahwa perang informasi di era digital saat ini menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara serius oleh institusi Polri, di mana Humas memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas informasi publik.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Humas Polri bukan sekadar fungsi komunikasi institusi, melainkan bagian dari upaya negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar.

Menutup arahannya, Wakapolri mengingatkan seluruh jajaran Humas Polri untuk terus meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kredibilitas dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Humas Polri harus menjadi sumber informasi yang terpercaya, yang mampu meluruskan informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.” (&)

Halal Bihalal, Kapolri Komitmen Perkuat Soliditas dengan Buruh, Ciptakan Iklim Investasi Kondusif

Halal Bihalal, Kapolri Komitmen Perkuat Soliditas dengan Buruh, Ciptakan Iklim Investasi Kondusif

Tatag Buleng       Comment   

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Kapolri usai menghadiri acara Halal Bi Halal Idul Fitri 1447 H bersama keluarga besar KSPSI AGN di PT KMK Global Sports, Tangerang, pada Selasa (14/4).

Kapolri mengatakan kegiatan Halal Bi Halal itu merupakan salah satu upaya untuk terus membangun soliditas dan silaturahmi bersama kelompok buruh.

Ia menegaskan soliditas dan dukungan seluruh pihak sangat penting untuk menghadapi kondisi global yang sedang tidak menentu akibat perang di kawasan Timur Tengah.

"Yang tentunya akan berdampak kepada situasi dalam negeri. Oleh karena itu, kita sepakat bahwa Indonesia harus bisa menghadapi situasi tersebut," jelasnya.

Oleh karenanya, kata dia, salah satu upaya yang harus dijaga dengan cara memastikan iklim investasi di Indonesia tetap kondusif.

Kapolri mengingatkan jika Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa serta sumber daya manusia yang cukup besar untuk bisa bersaing dengan negara lain.

"Namun demikian, tentunya perlu diciptakan suatu iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu tadi kita sepakat bahwa kali ini kita mendorong agar kita bersama-sama menjaga agar pengusaha dan buruh bisa bersinergi," tegasnya. 

Di sisi lain, Sigit berharap permasalahan industrial yang mungkin terjadi dapat diselesaikan dengan baik antara perusahaan dengan serikat pekerja. 

"Tentunya ini kita harapkan untuk bisa diselesaikan dengan baik dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelesaikan hal-hal yang bersifat sengketa industrial dengan baik.

Lebih lanjut, Kapolri mengajak agar seluruh kelompok buruh agar dapat merayakan Hari Buruh pada 1 Mei mendatang dengan aman dan tertib.

Ia menegaskan kepolisian akan menjamin hak berpendapat dalam kegiatan May Day yang menjadi aksi peringatan perjuangan buruh dunia dan perjuangan buruh Indonesia.

"Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan baik, dengan aman, dengan tertib. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa buruh Indonesia, pengusaha Indonesia, semuanya kompak dan siap memberikan ruang bagi investasi yang akan masuk di Indonesia," tuturnya. (*)

Polri Luncurkan Layanan Laporan Polisi Online, Super App Polri Kini Semakin Lengkap dan Transparan

Polri Luncurkan Layanan Laporan Polisi Online, Super App Polri Kini Semakin Lengkap dan Transparan

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Jakarta Utara — Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Layanan Inovasi Digital Laporan Polisi (LP) dan Laporan Kehilangan secara online melalui Super App Polri oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.

Peluncuran ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite TIK Polri Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 14 April 2026 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.

Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan fitur dalam Super App Polri merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Aplikasi Super App Polri yang telah tersedia di App Store (iOS) dan Play Store (Android) kini semakin lengkap dengan hadirnya fitur pembuatan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor polisi pada tahap awal pelaporan. Cukup melalui gawai, layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara praktis dan efisien.

Untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif, Polri juga menghadirkan Engine Konsultasi Laporan Polisi, yaitu sistem terpadu yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara daring dan real-time. Melalui fitur video conference dan live chat, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh arahan serta penanganan awal secara cepat dan tepat.

Seluruh proses layanan dalam sistem ini dirancang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan terdokumentasi secara digital, dilengkapi dengan fitur monitoring, histori komunikasi, serta evaluasi kinerja, sehingga menjamin pelayanan yang profesional, terukur, dan transparan.

Wakapolri menekankan bahwa digitalisasi pelayanan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja Polri yang lebih modern dan terintegrasi. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prosedur yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi, serta didukung sarana dan prasarana yang modern.

Selain itu, peran fungsi Samapta (Pamapta) terus diperkuat untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat di lapangan.

Implementasi layanan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online ini dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal telah diberlakukan di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Dalam arah kebijakan ke depan, Polri juga menegaskan tiga fokus utama, yakni digitalisasi layanan kepolisian, optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan antikorupsi.

Peluncuran ini menjadi langkah nyata Polri dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Super App Polri kini hadir lebih lengkap mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari Transformasi Polri di era digital. (*)

Rakernis Humas Polri 2026 , Perkuat Komunikasi Publik di Era Digital

Rakernis Humas Polri 2026 , Perkuat Komunikasi Publik di Era Digital

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

Jakarta – Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun Anggaran 2026 resmi digelar hari ini, Selasa (14/4), di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat peran fungsi kehumasan Polri dalam menghadapi dinamika informasi publik di era digital yang semakin kompleks.

Rakernis Humas Polri 2026 mengusung tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media, Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Tahun 2026.” 

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Humas Polri baik secara luring maupun daring, mulai dari tingkat Mabes hingga kewilayahan.

Dalam rangka memperkuat kapasitas kehumasan, Rakernis Humas Polri 2026 juga melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan mulai dari pembekalan materi oleh narasumber internal dan eksternal, hingga diskusi panel yang membahas isu strategis komunikasi publik.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menekankan pentingnya peran strategis Humas dalam menjaga stabilitas informasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Di era digital dan kecerdasan buatan, kecepatan informasi harus diimbangi dengan kebenaran. Humas Polri harus menjadi yang terdepan dalam memastikan publik tidak hanya cepat menerima informasi, tetapi juga menerima informasi yang benar,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Ia juga menegaskan bahwa Humas Polri memiliki peran penting sebagai ujung tombak komunikasi publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra positif institusi secara berkelanjutan. Menurutnya, tantangan ke depan semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya potensi disinformasi di ruang digital.

Rakernis ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi kinerja, penyamaan persepsi, serta merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih adaptif, profesional, dan berbasis data. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas personel Humas Polri dalam pengelolaan media, baik konvensional maupun digital.

Melalui Rakernis Humas Polri 2026, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar jajaran Humas serta optimalisasi manajemen media dalam membentuk opini publik yang konstruktif, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. (*)

Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Haji 2026, Hadir Lindungi Jemaah Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Haji 2026, Hadir Lindungi Jemaah Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Tatag Buleng       Comment   

Jakarta, 9 April 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 sebagai langkah konkret melindungi calon jemaah dari praktik haji ilegal dan penipuan.

Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis (9/4). Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Wakapolri menegaskan, Satgas Haji akan bekerja terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum.

Polri akan mengedepankan:

• Edukasi (preemtif): Sosialisasi masif agar masyarakat tidak tertipu modus travel ilegal

• Pencegahan (preventif): Pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan

• Penindakan (represif): Tindakan tegas terhadap pelaku penipuan dan haji ilegal

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Wakapolri.

Selain itu, akan dibuka hotline pengaduan terpadu guna mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Ancaman Nyata: Puluhan Kasus dan Kerugian Miliaran Rupiah

Data Polri menunjukkan praktik penipuan haji masih marak:

• 42 kasus tengah diproses hukum

• 1 kasus sudah tahap lanjutan

• Kerugian mencapai Rp92,64 miliar

Sementara itu, pada 2025, aparat berhasil mencegah 1.243 calon jemaah berangkat menggunakan visa non-haji, dengan jumlah terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan harus diperkuat secara sistematis.

Sinergi Hingga ke Arab Saudi

Tidak hanya di dalam negeri, Polri juga memperluas koordinasi hingga ke Arab Saudi. Personel akan ditempatkan untuk memperkuat komunikasi dengan aparat keamanan di Jeddah dan Mekkah.

Langkah ini memastikan perlindungan jemaah Indonesia tetap berjalan, bahkan saat berada di luar negeri.

Komitmen Pemerintah: Aman dan Tidak Membebani

Wakil Menteri Haji dan Umrah menegaskan, Satgas Haji dibentuk untuk menjalankan dua fokus utama arahan Presiden:

1. Perlindungan penuh terhadap jemaah

2. Menjaga agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat

Pemerintah juga memastikan bahwa kenaikan biaya global tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah.

“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” tegasnya.

Imbauan: Waspada Modus Haji Ilegal

Polri mengingatkan masyarakat untuk:

• Tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi

• Memastikan travel memiliki izin resmi

• Segera melapor jika menemukan indikasi penipuan

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Pembentukan Satgas Haji 2026 menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Polri, bersama Kemenhaj dan seluruh pemangku kepentingan, terus bergerak cepat dan responsif. (*)

Perkuat Soliditas, POM TNI dan Propam Polri Gelar Coffee Morning & Halal Bihalal 1447 H

Perkuat Soliditas, POM TNI dan Propam Polri Gelar Coffee Morning & Halal Bihalal 1447 H

Tatag Buleng       Comment   

 

Jakarta— Pusat Polisi Militer (POM) TNI bersama POM Angkatan dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar Coffee Morning & Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H sebagai langkah memperkuat sinergitas dan soliditas antar institusi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara TNI dan Polri di tengah dinamika tugas yang semakin berkembang.

Dalam sambutannya, *Danpuspomad* menegaskan bahwa kebersamaan yang terjalin selama ini harus terus dijaga dan diperkuat, khususnya dalam membangun komunikasi serta kesamaan langkah dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, *Kadivpropam Polri* menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global dan perkembangan situasi yang cepat menuntut kesiapan seluruh elemen negara untuk selalu adaptif dan responsif.

Menurutnya, TNI dan Polri memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus sebagai pelaksana kebijakan pemerintah.

“Dalam perspektif masyarakat, TNI dan Polri merupakan satu kesatuan yang merepresentasikan negara, sehingga sinergitas yang solid menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara POM TNI dan Propam Polri semakin kuat, tidak hanya dalam hubungan kelembagaan, tetapi juga dalam implementasi di lapangan.

Dengan soliditas yang terus diperkuat, TNI–Polri diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus menghadirkan rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat. (*)

Polri Bekali Petugas dengan Buku Saku “0%” sebagai Panduan Sosialisasi Program Pro-Rakyat

Polri Bekali Petugas dengan Buku Saku “0%” sebagai Panduan Sosialisasi Program Pro-Rakyat

Tatag Buleng       Comment   

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui langkah konkret di lapangan, dengan membekali personel menggunakan Buku Saku “0%: Mari Kita Bantu Presiden Prabowo Bantu Saudara-Saudara Kita Keluar Dari Kemiskinan”.

Buku saku ini menjadi panduan utama bagi petugas patroli dan Bhabinkamtibmas, baik dalam bentuk digital maupun cetak, guna memudahkan penyampaian informasi program-program pemerintah sekaligus mendukung fungsi pengawasan agar tepat sasaran.

Pesan Presiden Prabowo yang menjadi semangat gerakan ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial:

“Kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang.”

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa pembekalan Buku Saku 0% merupakan bagian dari transformasi Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah secara langsung di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penggerak informasi program pemerintah. Dengan Buku Saku 0% yang dibekalkan secara digital maupun cetak, anggota di lapangan mampu menjelaskan secara utuh sekaligus melakukan pengawasan agar program berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wakapolri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, 8 April 2026.

Buku Saku 0% disusun secara sistematis dan terbagi dalam tiga kelompok program utama, yaitu:

I. Program 0% Kemiskinan

Program yang difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, meliputi:

• Sekolah Rakyat (SR)

• Program Keluarga Harapan (PKH)

• Bantuan Sosial Sembako

• Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

• Program Indonesia Pintar (PIP)

• Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lansia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas

• Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (Bansos Atensi)

• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

• Dukungan Generasi Melek Teknologi (Gen-Matic)

• Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim-Piatu (Atensi YAPI)

• Rumah Sejahtera Terpadu (RST)

• Subsidi LPG

• Subsidi & Kompensasi Listrik

• Kompensasi Pertalite

• Subsidi dan Kompensasi Solar

• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

• Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

II. Program Universal

Program yang menyasar seluruh lapisan masyarakat:

• Makan Bergizi Gratis (MBG)

• Cek Kesehatan Gratis (CKG)

⸻

III. Program Afirmatif

Program yang memberikan dukungan khusus untuk peningkatan kapasitas dan kesempatan masyarakat:

• Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (MagangHub)

• Sekolah Unggul Garuda

• Beasiswa LPDP

• Beasiswa S1 Garuda (Kemendiktisaintek)

• Beasiswa Sekolah Taruna Nusantara

• Beasiswa S1 Universitas Pertahanan (UNHAN)

• Subsidi Pupuk

• Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

• Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Selain itu, buku saku ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai maksud program, sasaran penerima, besaran manfaat, serta tata cara pendaftaran, sehingga memudahkan petugas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dengan pembekalan ini, Polri optimistis seluruh personel di lapangan dapat menjadi ujung tombak penyampaian informasi program pemerintah, sekaligus memastikan setiap bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak secara tepat sasaran (*)

Polri: Rekrutmen Akpol 2026 Tanpa Jalur Khusus, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan

Polri: Rekrutmen Akpol 2026 Tanpa Jalur Khusus, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan

Tatag Buleng       Comment   

Jakarta — Divisi Humas Polri menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas proses rekrutmen terpadu Polri Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, dalam kegiatan doorstop yang berlangsung di Lobby Lantai 1 Divisi Humas Polri, Selasa (7/4/2026).

Dalam keterangannya, Kadiv Humas menekankan bahwa proses rekrutmen Polri tetap berpedoman pada prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), sebagaimana arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Rekrutmen terpadu Polri tetap mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Artinya seluruh proses dilakukan secara objektif, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Johnny.

Secara khusus, ia menegaskan bahwa penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 hanya melalui satu jalur, yakni jalur reguler tanpa adanya kuota khusus.

“Rekrutmen Akpol hanya melalui jalur reguler. Tidak ada kuota khusus. Kami mengimbau kepada seluruh peserta dan keluarga agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu,” tegasnya.

Berdasarkan data, jumlah pendaftar calon Taruna-Taruni Akpol Tahun 2026 mencapai 7.988 orang secara online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.432 peserta telah terverifikasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya yang saat ini memasuki tahap pemeriksaan administrasi.

Kadiv Humas juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan praktik penipuan atau percaloan dalam proses rekrutmen. Laporan dapat disampaikan melalui layanan pengaduan Divisi Propam Polri, hotline rekrutmen di nomor 0821-1685-877, maupun melalui Bareskrim Polri dan kepolisian setempat.

“Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah bayaran, jangan ditanggapi. Jika sudah terjadi, segera laporkan. Jika melibatkan anggota Polri, akan diproses oleh Propam. Jika melibatkan masyarakat sipil, akan dilakukan penegakan hukum sesuai aturan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Johnny menyampaikan bahwa rekrutmen Taruna-Taruni Akpol merupakan investasi jangka panjang Polri dalam mencetak calon pimpinan masa depan, dengan proyeksi 25 hingga 30 tahun ke depan.

Selain itu, Polri juga terus melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan kepolisian, termasuk Akpol. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kepribadian serta menghilangkan praktik kekerasan, khususnya dalam relasi senior dan junior.

“Sejak reformasi 1998, Polri telah mengedepankan kultur polisi sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemampuan komunikasi, serta pendekatan pelayanan yang humanis,” ungkapnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung proses rekrutmen terpadu Polri sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Bripda Petra Polri Raih Emas: Dari Perawatan K9 Alma hingga Juara Nasional KASAL Cup V 2026

Bripda Petra Polri Raih Emas: Dari Perawatan K9 Alma hingga Juara Nasional KASAL Cup V 2026

Tatag Buleng       Comment   

 

Jakarta – Di tengah ketatnya persaingan 751 atlet dari 82 kontingen TNI, Polri, dan umum dalam ajang KASAL Cup V 2026, seorang anggota Polri berhasil mencuri perhatian dengan meraih medali emas. Ia adalah Bripda Petra Julio Alexandro Sihombing, personel Subdit Cakal Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri.

Kejuaraan Nasional karate bergengsi tersebut dibuka langsung oleh Laksamana Madya TNI Edwin, S.H., M.Han Secara Langsung Membuka kejuaraan KASAL CUP V Tahun 2026. Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 POMAL. Kejuaraan tersebut dilaksanakan pada 4–5 April 2026 di GOR Ciracas, Jakarta Timur.

Di balik keberhasilan meraih medali emas kelas Kumite Perorangan TNI/Polri -60 Kg Putra, terdapat keseharian yang penuh disiplin dan tanggung jawab. Bripda Petra bukan hanya seorang atlet, tetapi juga handler K9 “Alma”, satwa Polri yang memiliki kemampuan deteksi bahan peledak (handak).

Setiap hari, Bripda Petra memulai tugas dengan memastikan kondisi kesehatan Alma, memberikan pakan, menjaga kebersihan kandang, serta melaksanakan latihan rutin untuk mempertajam kemampuan deteksi. Dalam pelaksanaan tugas operasional, ia memastikan Alma selalu dalam kondisi siap digunakan untuk mendukung pengamanan maupun penanganan situasi berisiko tinggi.

Ikatan antara handler dan satwa menjadi fondasi utama keberhasilan. Ketelitian, kesabaran, serta konsistensi latihan menjadikan Alma sebagai K9 yang andal, sekaligus mencerminkan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan presisi.

Selain Bripda Petra, prestasi juga diraih oleh rekan satuannya, Bripda Salma Aulia, yang berhasil meraih medali perunggu pada kelas Kumite Perorangan TNI/Polri -68 Kg Putri.

Keberhasilan ini menegaskan bahwa personel Polri mampu menjaga keseimbangan antara pelaksanaan tugas operasional dan pengembangan kapasitas diri. Disiplin yang dibangun dalam keseharian menjadi modal utama dalam meraih prestasi di berbagai bidang.

Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Pol Drs. Mulya Hasudungan Ritonga, M.Si. menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. “Polri melalui fungsi Korsabhara akan terus berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia unggul serta kesiapsiagaan operasional, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Kakorsabhara dalam keterangannya. 

“Yang satu mahir deteksi bom, yang satu jago karate,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan sosok personel Polri yang tidak hanya unggul dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga berprestasi sebagai individu.

Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan di lingkungan Korsabhara Baharkam Polri berjalan selaras antara peningkatan kemampuan operasional dan pengembangan potensi personel. Polri akan terus mendorong lahirnya anggota yang tangguh, berprestasi, serta siap memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (*)

Tujuh Tahun Buron, Pulan Wonda Dibekuk: Satgas Cartenz Tegakkan Hukum Profesional Transparan

Tujuh Tahun Buron, Pulan Wonda Dibekuk: Satgas Cartenz Tegakkan Hukum Profesional Transparan

Tatag Buleng       Comment   

 

Jayapura — Setelah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, tersangka Pulan Wonda alias Kamenak kini menjalani proses hukum lanjutan di Jayapura. Tersangka sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

Pada Sabtu (4/4/2026), tersangka dipindahkan ke Jayapura dan tiba di Bandara Sentani sekitar pukul 10.25 WIT dengan pengawalan personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026.

Proses pemindahan dilakukan sesuai standar operasional prosedur, dengan pengawalan ketat serta tetap memperhatikan hak-hak tersangka, termasuk pendampingan oleh pihak keluarga.

Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, AKBP Andria, S.I.K. saat ditemui media pada Sabtu (4/4) menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemindahan dilaksanakan secara terukur dan sesuai ketentuan.

“Proses pemindahan tersangka berlangsung aman dan sesuai prosedur. Pengawalan dilakukan secara ketat, serta seluruh tahapan dijalankan secara profesional dan transparan, dengan tetap memenuhi hak-hak tersangka, termasuk pendampingan keluarga,” ujarnya.

Setibanya di Jayapura, tersangka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Jayapura untuk menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari prosedur penanganan.

Menurut AKBP Andria, langkah tersebut merupakan bagian dari standar penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan.

“Setibanya di Jayapura, tersangka langsung menjalani pemeriksaan medis. Ini menunjukkan bahwa penanganan dilakukan secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan yang bersangkutan,” jelasnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa seluruh rangkaian penindakan hingga penanganan tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Seluruh proses, mulai dari penangkapan hingga pemindahan, dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Kami memastikan setiap tahapan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. menambahkan bahwa proses penyidikan akan terus dikembangkan oleh tim investigasi.

“Penyidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan untuk mendalami peran tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.

Saat ini, tersangka tengah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Subsatgas Investigasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengungkapan perkara secara menyeluruh dan objektif.

AKBP Andria juga menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

“Ke depan, tersangka akan menjalani BAP dan proses penyidikan akan terus dikembangkan. Fokusnya adalah memastikan setiap tahapan berjalan objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menyatakan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua. (*)

Polri Kerahkan Personel ke Papua Tengah dan Maluku Utara Guna Perkuat Keamanan

Polri Kerahkan Personel ke Papua Tengah dan Maluku Utara Guna Perkuat Keamanan

Tatag Buleng       Comment   

 

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan ratusan personel untuk diberangkatkan ke wilayah Papua Tengah dan Maluku Utara guna memperkuat pengamanan serta merespons perkembangan situasi kamtibmas di kedua daerah tersebut.

Pengecekan kesiapan pasukan Brimob yang akan bertugas di Papua Tengah dilaksanakan pada Sabtu, 4 April 2026 pukul 12.00 WIB di Mako Brimob dan dipimpin langsung oleh Wakapolri.

Adapun kekuatan personel yang disiapkan antara lain 100 personel Brimob untuk Papua Tengah, Tim Itwasum sebanyak 8 personel yang dibagi ke Papua Tengah dan Maluku Utara, Tim BIK 10 personel untuk Papua Tengah, Tim Divpropam 26 personel yang terbagi ke dua wilayah, serta Tim Bareskrim sebanyak 20 personel untuk Papua Tengah.

Untuk wilayah Maluku Utara, sebanyak 12 personel Divpropam telah diberangkatkan pada Sabtu pagi menggunakan pesawat Beechcraft. Sementara 4 personel Itwasum masih dalam proses pencarian tiket keberangkatan.

Sedangkan untuk penguatan di Papua Tengah, total personel gabungan yang akan diberangkatkan berjumlah 148 personel. Mereka dijadwalkan berangkat pada Minggu, 5 April 2026 pukul 01.00 WIB menggunakan maskapai Batik Air dengan tujuan Nabire.

Langkah penguatan ini dilakukan seiring dengan adanya perkembangan situasi kamtibmas di beberapa wilayah. Di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, terjadi konflik antarwarga yang dipicu oleh kasus dugaan pembunuhan seorang warga di Desa Bobane Jaya.

Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi aksi saling serang antara warga Desa Bobane Jaya dan Desa Sibenpopo yang mengakibatkan korban jiwa, pembakaran rumah warga, fasilitas umum, serta satu unit tempat ibadah. Aparat gabungan TNI-Polri bersama pemerintah daerah bergerak cepat untuk meredam konflik hingga situasi berangsur kondusif pada Jumat sore.

Selain itu, di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, terjadi aksi penganiayaan berat terhadap personel Polri, Bripda Juventus Edowai, yang dilakukan oleh orang tak dikenal hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Karo Penmas Divhumas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjaga stabilitas keamanan serta merespons cepat setiap dinamika di lapangan.

“Polri telah mengambil langkah cepat dengan mengerahkan personel tambahan untuk memperkuat pengamanan dan penanganan situasi di Papua Tengah dan Maluku Utara. Kami juga mengedepankan pendekatan humanis serta penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, tidak terpengaruh isu hoaks maupun provokasi yang dapat memperkeruh keadaan,” tambahnya.

Saat ini, Polri masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus pembunuhan di Halmahera Tengah maupun penyerangan terhadap personel di Dogiyai, serta memastikan situasi keamanan di kedua wilayah tetap terkendali. (*)

Pelayanan Mudik Lebaran 2026 Berjalan Lancar, Kecelakaan Lalu Lintas Menurun

Pelayanan Mudik Lebaran 2026 Berjalan Lancar, Kecelakaan Lalu Lintas Menurun

Tatag Buleng       Comment   

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan bahwa pelaksanaan pengamanan dan pelayanan arus mudik Lebaran 2026 secara umum berjalan lancar. Hal ini ditandai dengan kelancaran arus lalu lintas, penurunan angka kecelakaan, serta meningkatnya pergerakan penumpang di berbagai moda transportasi.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev), jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode 13 hingga 29 Maret 2026 mengalami penurunan sebesar 6,31 persen dibandingkan periode Lebaran 2025. Korban meninggal dunia juga turun signifikan sebesar 31,19 persen, sementara korban luka berat turun 13,8 persen. Namun demikian, korban luka ringan tercatat mengalami kenaikan sebesar 3,38 persen.

Volume kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai 3.255.002 unit atau meningkat 18,43 persen dibandingkan kondisi normal. Sementara itu, kendaraan yang masuk Jakarta tercatat sebanyak 2.989.931 unit atau naik 10,79 persen. Dari total proyeksi, sekitar 7,7 persen kendaraan belum keluar Jakarta dan 11,9 persen belum kembali masuk ke ibu kota.

Dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Polri juga telah melakukan berbagai rekayasa lalu lintas, antara lain pengalihan arus sebanyak 205 kali, contra flow 39 kali, one way lokal 39 kali, serta one way nasional sebanyak dua kali.

Selain itu, pergerakan penumpang angkutan umum juga mengalami peningkatan di seluruh moda transportasi, yakni terminal naik 11,41 persen, stasiun 8,06 persen, bandara 6,99 persen, dan pelabuhan 15,51 persen.

Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan mudik.

“Pelaksanaan pengamanan dan pelayanan mudik Lebaran 2026 secara umum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya mobilitas masyarakat yang dapat terlayani dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai stimulus pemerintah seperti diskon tarif tol dan transportasi publik, penambahan armada, program mudik gratis, kebijakan work from anywhere (WFA), serta pengaturan lalu lintas melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

Pengamanan mudik tahun ini melibatkan 161.243 personel gabungan yang terdiri dari 89.928 personel Polri, 13.788 personel TNI, dan 58.327 personel dari instansi lainnya. Mereka berhasil mengamankan 185.608 objek pengamanan di seluruh Indonesia.

Polri juga memaksimalkan penggunaan teknologi berbasis data real-time melalui command center, didukung oleh ETLE Drone Patrol Presisi, Traffic Accident Analysis (TAA), serta Road Accident Rescue (RAR) untuk meningkatkan efektivitas pengamanan dan pelayanan.

Berbagai inovasi pelayanan publik turut dihadirkan, seperti program Mudik Gratis Polri Presisi 2026 yang diikuti oleh 29.009 pemudik dengan dukungan 646 bus, 9 kapal, serta armada lainnya. Selain itu, terdapat layanan seperti tim urai, public address, Motor Senyum di Polda Jabar, valet ride dan SI Polan di Polda Jateng, serta aplikasi Siger di Polda Lampung.

Sentimen masyarakat terhadap pelayanan mudik tahun ini juga didominasi respons positif, baik di media online maupun media sosial. Petugas di lapangan dinilai aktif mengurai kepadatan di titik-titik krusial serta mengedepankan pendekatan humanis dalam membantu para pemudik.

Kadivhumas Polri menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan, serta dukungan masyarakat. Ke depan, Polri akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan yang lebih optimal, humanis, dan berbasis teknologi,” tutupnya. (*)

Lantik Dirjen Imigrasi, Menteri Agus Tekankan Profesionalisme dan Etika

Lantik Dirjen Imigrasi, Menteri Agus Tekankan Profesionalisme dan Etika

Tatag Buleng       Comment   

 

Jakarta — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melantik dua Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenimipas, Rabu (1/4). Pejabat yang dilantik yakni Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan Iwan Santoso sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan serah terima jabatan Plt. Dirjen Imigrasi dari Yuldi Yusman kepada Hendarsam Marantoko, setelah Yuldi menjabat selama kurang lebih satu tahun.

Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar tugas administratif, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam profesionalisme dan etika kerja. Ia mengingatkan bahwa kewenangan kementerian merupakan mandat langsung dari Prabowo Subianto, sehingga harus dijalankan demi kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, ia menekankan bahwa seluruh anggaran berasal dari rakyat, sehingga penggunaannya harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak para pejabat untuk memaknai jabatan sebagai sarana memberi manfaat dan meninggalkan jejak kebaikan, bukan sekadar pencapaian karier.

Kepada Dirjen Imigrasi yang baru, Menteri Agus berpesan agar menjadikan program kerja Kemenimipas sebagai pedoman untuk meningkatkan pelayanan publik. Sementara kepada Staf Ahli Menteri, ia menegaskan peran strategis dalam membantu perumusan kebijakan.

Menutup arahannya, Menteri Agus menekankan pentingnya soliditas, kolaborasi, dan komunikasi di tengah dinamika global. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Yuldi Yusman atas dedikasi dan capaian selama menjabat, serta berharap prestasi tersebut dapat dilanjutkan oleh kepemimpinan yang baru. (*)

Jaga Nadi Ibu Kota, Detasemen Perintis Baharkam Polri Pengamanan ‘Strong Point’ Dan Dialogis

Jaga Nadi Ibu Kota, Detasemen Perintis Baharkam Polri Pengamanan ‘Strong Point’ Dan Dialogis

Tatag Buleng       Comment   

JAKARTA – Guna memastikan denyut aktivitas masyarakat di pusat Jakarta berjalan aman dan tertib, Direktorat Samapta Korsabhara Baharkam Polri menerjunkan puluhan personel Detasemen Perintis untuk melaksanakan pengamanan Strong Point dan Patroli Dialogis di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Senin (30/03/2026).

Sejak pukul 05.00 WIB, sebanyak 70 personel di bawah pimpinan AKBP Ricky Pranata Vivaldy, S.P., S.I.K., M.H., telah disiagakan di tiga titik strategis, yakni Bundaran HI, Monas, dan kawasan sejarah Kota Tua. Kehadiran personel Polri ini bertujuan utama menciptakan situasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).

“Kami hadir lebih awal untuk memastikan masyarakat yang memulai aktivitas pagi hari merasa tenang. Fokus kami adalah pengaturan arus lalu lintas di titik rawan kepadatan serta melakukan pengamanan preventif,” ujar perwakilan Detasemen Perintis dalam laporannya.

Pendekatan Humanis Melalui Patroli Dialogis

Tak sekadar mengatur jalan, pada pukul 08.30 WIB, personel di lapangan juga masif melakukan Patroli Dialogis. Petugas tampak berinteraksi langsung dengan pengguna jalan, wisatawan, dan warga sekitar untuk memberikan imbauan Kamtibmas secara humanis.

Langkah ini diambil untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan serta membangun komunikasi yang erat antara Polri dan masyarakat. Hasilnya, hingga kegiatan berakhir pukul 10.00 WIB, situasi di tiga kawasan utama tersebut terpantau aman, lancar, dan kondusif tanpa ada kejadian menonjol.

Meski sempat terkendala dinamika cuaca dan lonjakan volume kendaraan di jam sibuk, dedikasi personel di lapangan memastikan arus kendaraan tetap mengalir tanpa hambatan berarti.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Baharkam Polri melalui semboyan "Siap Terlihat dan Bermanfaat", di mana kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan yang memberikan rasa aman secara nyata. (*)

400 Siswa Terbaik Nasional Ikuti Seleksi Terpusat SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Akpol

400 Siswa Terbaik Nasional Ikuti Seleksi Terpusat SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Akpol

Tatag Buleng       Comment   

 

Semarang, 29 Maret 2026 — Sebanyak 400 siswa terbaik nasional hasil seleksi Nusantara Standard Test (NST) Tahap II dalam rangka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 mulai berdatangan dari seluruh Indonesia ke Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang untuk mengikuti Seleksi Terpusat yang akan dilaksanakan mulai 31 Maret 2026.

SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) sebelumnya telah mengumumkan hasil NST Tahap II, yang menetapkan 400 peserta terbaik nasional untuk melanjutkan ke tahap akhir seleksi. Kehadiran para peserta di Akpol Semarang menjadi penanda dimulainya fase krusial dalam proses penjaringan calon siswa unggulan.

Dari total 3.000 peserta yang lolos NST Tahap I, sebanyak 2.644 siswa mengikuti NST Tahap II dengan tingkat partisipasi mencapai 88,13% dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini mencerminkan tingginya antusiasme serta komitmen generasi muda dalam mengikuti seleksi berbasis meritokrasi.

NST Tahap II menguji kompetensi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan soal berbahasa Inggris, serta kemampuan Bahasa Inggris. Penilaian menggunakan pendekatan Item Response Theory (IRT) yang mengukur kemampuan peserta secara objektif, adaptif, dan presisi berdasarkan tingkat kesulitan soal.

Penetapan kelulusan dilakukan melalui merit ranking nasional, dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Skor peserta Top 400 berada pada rentang 630 hingga 770, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 580. Hanya sekitar 15,1% peserta yang masuk kategori 5–7 (Baik hingga Luar Biasa) berdasarkan skala prediktif International Baccalaureate (IB).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kehadiran peserta dari seluruh Indonesia di Akpol Semarang mencerminkan semangat kompetisi sehat dan seleksi yang inklusif.

“SPMB SMA KTB bukan sekadar seleksi akademik. Sistem ini dirancang transparan, berbasis data, dan mengedepankan meritokrasi. Empat ratus peserta yang lolos adalah representasi potensi terbaik bangsa yang telah melewati standar akademik tinggi dan evaluasi yang objektif,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menambahkan, proses seleksi yang dilaksanakan secara terpusat di Akpol Semarang memastikan standar penilaian yang sama bagi seluruh peserta. Hal ini menjadi wujud komitmen Polri dalam menghadirkan proses yang adil dan akuntabel.

Secara tidak langsung, Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa proses seleksi ini merupakan bagian dari Transformasi Polri Presisi, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul melalui jalur pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing global.

Sebanyak 400 peserta terbaik berasal dari 28 provinsi di Indonesia. Sepuluh provinsi dengan jumlah peserta terbanyak antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

Dari sisi komposisi, peserta terdiri dari 251 laki-laki (62,75%) dan 149 perempuan (37,25%). Berdasarkan asal sekolah, peserta berasal dari SMP negeri (44%), swasta kurikulum nasional (42,5%), dan swasta kurikulum internasional (13,5%). Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh latar belakang sekolah, melainkan oleh kesiapan akademik dan daya saing individu.

Pada tahap seleksi terpusat di Akpol Semarang, peserta akan menjalani rangkaian seleksi akhir yang meliputi tes akademik lanjutan, IELTS prediction test, pemeriksaan kesehatan (rikkes), tes psikologi dan penelusuran mental kepribadian (PMK), uji kesamaptaan jasmani, Leaderless Group Discussion (LGD), serta wawancara orang tua dan siswa.

Dari seluruh rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dijaring sekitar 180 peserta didik terbaik untuk menjadi siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara angkatan kedua.

SPMB SMA KTB 2026 menjadi momentum strategis dalam menjaring calon peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, dan jiwa kepemimpinan. Melalui sistem pendidikan berasrama, SMA KTB diharapkan mampu mencetak generasi muda yang siap berkiprah di tingkat nasional maupun global.

Polri menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan proses seleksi yang kredibel, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan informasi ini dapat segera diketahui masyarakat. (*)